Upaya people power ini gagal total. Sebab sejatinya people power itu natural, tidak bisa dibuat-buat.

Partai Demokrat memastikan tidak ikut dalam aksi massa pada 22 Mei 2019. Aksi tersebut diinisiasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Mayoritas Ulama dan Habaib tidak setuju People Power. Jangan dibangun opini seolah-olah ulama dan para habaib mendukung gerakan itu," ujar Habib Sholeh.

Multaqo Ulama, Habib, dan Cendikiawan di Solo menyatakan gerakan people power menolak hasil pemilu yang diinisiasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan tindakan pemberontakan.

"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper! Jadi supaya paham agar tidak digulung jadi berita yang merugikan pemerintah. Saya katakan dengan tegas, tidak ada sniper!" ujar Moeldoko.

"People power dalam bentuk menurunkan massa ke jalan untuk menolak hasil Pemilu, apalagi jika dilajukan sebagai pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah, adalah langkah inkonstitusional," ujar Koordinator FPPDK Rahmat Ali Mony.

Kata Habib Sholeh, people power justru berlawanan dengan jihad, karena bertentangan dengan upaya membangun Islam Rahmatan Lil Alamiin di Indonesia.

"Kita sama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai. Jika ada keberatan gunakan jalur laporan yang telah disediakan undang-undang. Semua ada aturan mainnya. People power jangan digunakan melawan konstitusi," tegas Lukman Edy.

Teroris Jaringan JAD Lampung memiliki rencana untuk melakukan aksinya pada gerakan people power yang sempat ramai dibicarakan.

Terkait dugaan kasus makar atau people power, pengacara Eggi Sudjana berhalangan hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.