PPDB DKI Jakarta jalur zonasi sudah sesuai dengan Peraturan Mendikbud (Permendikbud)

Indra merinci, dalam data Neraca Pendidikan Daerah di laman resmi Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 2019 terdapat lebih dari 20 persen anak usia SMA/SMK, lebih dari 18 persen anak usia SMP, dan lebih dari 4 persen anak usia SD di DKI Jakarta yang belum bersekolah.

Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik.

Politikus PKS, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah dan pihak terkait lebih mencermati proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan wacana dibuka kembalinya sekolah di tengah pandemi corona (Covid-19)

Pasalnya, menurut Ketua Umum IGI Ramli Rahim, nilai rapor yang digunakan sebagai jalur prestasi rawan dimanipulasi oleh sekolah.

Kuota zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai tahun depan kembali berubah. Jika sebelumnya kuota zonasi minimal 80 persen, kini turun menjadi 50 persen.

Muhadjir Effendy menyebut minimnya jumlah sekolah di daerah akan lebih mudah diketahui pasca pelaksanaan sistem zonasi

PPDB 2019 berbasis zonasi di Jawa Barat (Jabar) diwarnai oleh penggunaan Surat Keterangan Domisi (SKD) palsu oleh sejumlah orang tua calon peserta didik (CPD).

Dewi mengaku tidak mengetahui sumber perihal kabar tersebut. Sebab mutasi pejabat murni kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kemdikbud menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Zonasi Implementasi Pendidikan, guna mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.