Pernyataan ini menanggapi permintaan protes mahasiswa yang mendesak pemerintah melakukan revisi pada Undang-Undang KPK, karena dipandang sebagai bentuk pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

MPK PB HMI ini juga mempertanyakan status Hamdan Zoelva yang ditunjuk sebagai Presidium KAHMI tanpa melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI di Medan.

Seharusnya Hamdan hadir sebagai pengayom dan penyeimbang bagi dinamika kader HMI, bukan malah mengeluarkan statement dan surat instruksi atas nama Presidium Majelis Nasional KAHMI

Demokrasi Pancasila mestinya bersifat representasi, bukan demokrasi direct pemilihan langsung.

PB HMI mendesak kepolisian tahan Ahok