Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) DPR terkait Pelaksanaan Undang-undang Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta.

Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Banda Aceh, Senin (23/10).

Dana otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah berhasil menekan angka kemiskinan di dua provinsi tersebut secara signifikan.

BPK diminta untuk mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal itu menyikapi gizi buruk dan campak yang mengakibatkan ratusan warga Asmat di Papua meninggal dunia.

Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Uang tersebut disinyalir terkait dengan pengurusan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018. Tahun ini, Aceh mendapat kucuran dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun.

KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap istri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Darwati A Gani. Darwati diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun anggaran 2018.

KPK terus mengusut kasus dugaan suap penggunaan dana Otsus Aceh yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Dalam pengembangan kasus ini, tak menutup kemungkinan KPK bakal menjerat Irwandi dengan pasal TPPU.

KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono. Sepanjang pemeriksaan Soni mengaku dikonfirmasi soal regulasi penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Jakarta terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun anggaran 2018.