Sejak Desember 2018, pertempuran antara militer dan Tentara Arakan meningkat di Rakhine. Lebih dari 50.000 mengungsi karena konflik itu, menurut kelompok masyarakat sipil.

Laporan itu menyampaikan bahwa 600.000 Rohingya yang tersisa di Rakhine hidup dalam kondisi menyedihkan.

Myanmar tak segan-segan melakukan penyiksaan dan pelecehan untuk memaksa Rohingya menerima kartu verifikasi tersebut.

Sekitar 200.000 Rohingya berunjuk rasa di kamp pengungsian Bangladesh, untuk menandai dua tahun sejak mereka melarikan diri dari penumpasan berdarah pasukan Myanmar.

Selama periode tersebut, militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM sistematis terhadap warga sipil di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine, termasuk memaksa lebih dari 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh.

Sanksi terhadap kepala militer Min Aung Hlaing dan tiga lainnya karena berperan dalam pembersihan etnis di Rohingya tidak cukup keras.

Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlain dan para pemimpin militer lainnya

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya

PBB menyebut militer Myanmar dan gerilyawan telah melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang terhadap etnis Rohingya.