izin di areal telah diajukan sejak 2011 namun  belum dikerjakan atau dikembangkan menjadi perkebunan oleh perusahaan yang mengajukan sehingga menjadi lahan terlantar.

Dikatakan BEM UI lagi, dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan.

Dikatakan Presiden Jokowi, moratorium itu kalau memang diperlukan dalam rangka peningkatan standar-standar kualitas pendidikan.

Kebijakan moratorium atau penangguhan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dinilai membuat gaduh pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dinilai justru menimbulkan stres bulanan bagi pemangku kepentingan pendidikan.

Pelaksanaan UN bisa diterapkan jika kualitas pendidikan di Papua sudah sama dengan di Pulau Jawa.

Partai Golkar tidak ada alasan untuk tidak mendukung program atau kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Mendikbud Muhadjir Effendy soal moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai sebagai program utama nawacita pemerintahan Presiden Jokowi.

UN sebetulnya tidak bisa dipakai untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional.

Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai tidak jelas alias tidak konsisten