Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk konsisten menindaklanjuti wacana pemindahan terpidana kasus korupsi ke Nusakambangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait upaya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Parpol.

Jaminan fidusia sendiri merupakan sebuah jaminan khusus kebendaan yang mengikat antara kreditur dan debitur sejak jaman Belanda, jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan penerima jaminan dalam hal ini kreditur lebih diutamakan (preferent).

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia dan salah satu indicator getting credit.

Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau MLA antara Indonesia dengan beberapa negara merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menkumham Yasonna Laoly disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tindak kejahatan suap bawahannya di Lapas. Sebab, praktek kotor penjaga lapas sudah lama terjadi.

KPK memastikan akan terus mengembangkan kasus dugaan suap pemberian fasilitas, perizinan dan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

Pemerintah menyatakan siap untuk mengaji usulan KPK terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

KPK kembali memeriksa Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sri Puguh. Penyidik KPK mencecar terkait dugaan penerimaan suap dalam kasus jual-beli sel mewah di Lapas Sukamiskin.

Penyidik KPK akan memeriksa Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami terkait kasus dugaan suap jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.