DPR RI menyambut baik langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah tatap muka dalam masa pandemi mulai Januari 2021 mendatang.

Arah kebijakan sektor pendidikan kelak tidak dipengaruhi lagi oleh suksesi politik yang terjadi di Tanah Air. Arah pendidikan nasional ke depan akan lebih konsisten dan berkelanjutan, karena dibekali dengan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035.

Konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) nasional terus dimatangkan Komisi X DPR RI dengan mengundang para pakar dari berbagai disiplin ilmu.

Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan (Panja PJP) Komisi X DPR RI memberi catatan kritis atas PJP yang disusun pemerintah. PJP yang disusun untuk tahun 2020-2035 ini, penting dikritisi karena akan menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak yang mengikutinya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyambut baik rencana terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komisi IX DPR mengundang para pelaku industri farmasi untuk mendengarkan masukan sebagai upaya penyempurnaan draf RUU POM.

Pagu definitif untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tahun 2021 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 4.907.148.382.000. Besaran anggaran ini sudah disepakati Banggar DPR RI.

Menurut Fikri, jangan sampai ada kesan penyusunan kurikulum baru tersebut dilakukan secara diam-diam.

Sektor ekonomi kreatif harus dihidupkan kembali berdampingan dengan sektor pariwisata. Selama pandemi Covid-19, sektor ini sempat menurun tajam. Untuk itu, perlu menjadikan ekonomi kreatif bagian dari arus utama pembangunan nasional.