Kemendikbud menetapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah.

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin meminta, agar anggaran Rp 9 triliun dari Kemendikbud untuk bantuan kuota internet tidak mubazir dan tidak disalahgunakan.

Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya mendukung adanya evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang saat ini menjadi polemik.

Akibat kelemahan proses verifikasi dan validasi, itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU

PPDB DKI Jakarta jalur zonasi sudah sesuai dengan Peraturan Mendikbud (Permendikbud)

Soal kinerja di Kemendikbud, sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan

Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik.

Pemerintah berencana menerapkan new normal atau tatanan baru di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) di sejumlah sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan.