Hetifah menyebut PP 49/2018 yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan menumpuknya guru honorer, ternyata masih tetap mendulang keberatan.

Pengacara guru honorer Dr. Andi M. Asrun mengatakan, guru honorer asal Kebumen, Jawa Tengah menolak PP itu, dan mengancam akan melakukan uji materi.

Rencana pemerintah menetapkan gaji guru honorer minimal setara upah minimum regional (UMR) pada tahun depan, membutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah daerah (pemda).

Dr. Andi Asrun mengatakan, gugatan yang diajukan para honorer berakar dari kekecewaan, lantaran Presiden RI maupun MenPAN-RB tak kunjung menemui peserta demo honorer beberapa waktu lalu.

Ini merupakan salah satu indikator dalam pendataan guru honorer di seluruh Indonesia, yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Alasan kenaikan ini menurut Muhadjir, karena penggajian guru honorer masih mengambil dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan porsi sebesar 15 persen. Jumlahnya pun kecil

PPPK nantinya juga akan diprioritaskan bagi guru berkeahlian khusus, terutama yang mengajar di sekolah menengah kejuruan (SMK), dan memiliki pengalaman kerja tertentu.