Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Irjen Firli Bahuri mengklarifikasi soal tudingan gratifikasi penginapan di sebuah hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua bulan.

Salah satu capim KPK yang masuk dalam lima bursa pimpinan KPK tersebut adalah Irjen pol Firli Bahuri.

Capim KPK Irjen Pol. Firli Bahuri menekankan pemberantasan korupsi ke depan tidak cukup hanya dilakukan dengan operasi tangkap tangan (OTT).

Tak dinyana Irjen Firli Bahuri yang  namanya sedang menjadi sorotan tajam ternyata masuk dalam sepuluh nama yang akan digodok DPR untuk menjadi komisioner KPK periode 2019-2023.

KPK saat ini memang belum memiliki pendekatan kepada masyarat terkait peran masyarakat dalam membantu KPK menumpas para koruptor.

Bagi Firli, permasalahan tindak korupsi yang marak tidak bisa hanya diselesaikan dengan penindakan saja.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencari sensasi ditengah Komisi III DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan (Capim) lembaga adhoc itu.

Pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pelanggaran kode etik Irjen Firli Bahuri dinilai janggal.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku tidak diberitahu terkait pengumuman dugaan pelanggaran kode etik Irjen Firli Bahuri.

Pengumuman dugaan pelanggaran kode etik terhadap Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Irjen Firli Bahuri dinilai ilegal alias melanggar aturan.