Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan adanya kebocoran pada APBN akibat kejahatan korupsi. Namun, kebocoran itu tidak sebesar yang disampaikan Prabowo Subianto.

KPK akan mengusut informasi adanya kebocoran APBN sebesar Rp500 triliun sebagaimana disebut capres Prabowo Subianto. KPK akan menindak jika benar-benar ada bukti.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2019 mendapatkan kucuran alokasi anggaran dari APBN sebesar 4,3 triliun.

Bonus yang diterima juga sama sekali tidak dipotong pajak dari pemerintah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin mengaku tak pernah membahas terkait APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan.

Indonesia kembali mendapat kucuran utang sebesar USD 150 Juta dari BanK Dunia. Utang tersebut untuk mendukung perawatan kesehatan primer bagi semua warga Indonesia melalui tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan di sektor kesehatan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi dalam kwartal pertama di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik di atas rata-rata nasional, namun di sisi lain juga terjadi inflasi yang tinggi.

Utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan atau lampu kuning. Hal itu dilihat dari kemampuan membayar terhadap jumlah utang yang dimiliki Indonesia.