Selasa, 24/09/2019 00:27 WIB

Dua Tahun Jokowi-JK

Reformasi Hukum Masih Dianaktirikan

Agenda reformasi hukum kurang mendapatkan perhatian.

Jakarta - Ahli Hukum Todung Mulya Lubis turut menghadiri acara Rembuk Nasional yang diadakan oleh aliansi elemen masyarakat dalam memperingati dua tahun masa kerja pemerintahan Jokowi-JK di Grand Hotel Syahid, Jakarta, Senin (2s/10/2016). Todung menjadi salah satu panelis di Ruang II acara yang membidangi masalah Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Todung mengatakan pemerintahan Jokowi-JK sesungguhnya telah berhasil membangun fondasi optimisme di masyarakat Indonesia. Dimana, kata dia, melalui Nawacita yang dirumuskan sebagai basis pemikiran pemerintah telah menghadirkan harapan akan hadirnya negara ditengah-tengah persoalan yang dihadapi rakyat.

"Kita optimis karena merasa negara akan hadir. Pemerintah akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik," ujar Todung membuka persentasinya di ruang II acara Rembuk Nasional di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Todung mengatakan sejumlah tahapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan adanya realisasi pembuktian dari janji Nawacita. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi-JK yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai basis penataan ekonomi nasional.

"Diantaranya juga menyangkut Diplomasi Internasional, Pariwisata, Persoalan Papua, Keamanan Nasional, Ekonomi dan lain-lain," ungkapnya.

Todung menambahkan berbagai catatan prestasi yang dicapai pemerintah seharusnya mampu disertai dengan penunjukkan usaha penegakan hukum. Ia menganggap pemerintahan Jokowi berhasil menggalakkan pengembangan aspek lain tetapi persoalan agenda reformasi hukum kurang mendapatkan perhatian.

"Sebagai orang yang selama ini melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia, yang paling dianaktirikan adalah reformasi hukum. Ekonomi bagus, stabilisasi bagus. Saya curiga, tidak ada satupun pemerintah di Indonesia yang ingin ideology law tumbuh. Karena kalau ideology law tumbuh, maka hukum akan dapat ditegakkan. Katakan ketika akan memberantas korupsi, bukan hanya orang lain yang akan diberantas tapi kita juga. Ini kelamahannya. Sangat fundamental. Oke reformasi hukum jalan, tapi sangat minimalis," paparnya.

Sebagai ahli hukum yang bertaraf Internasional, Todung mengaku sering bertemu dengan kolega dan klien luar negeri yang memiliki kepentingan dengan berbagai persoalan di Indonesia. Dari sekian banyak pengalaman menerima keluhan, lanjut Todung, mereka masih menyayangkan kurangnya jaminan supremasi hukum di Indonesia.

"Kita menginginkan Indonesia yang equal, yang berkekuatan hukum. Tapi ini tergantung pada Goodwill," ungkapnya.

TAGS : Rembuk Nasional Aliansi Elemen Masyarakat Sambut 2 Tahun Jokowi-JK Ahli Hukum Todung Mulya Lubis




TERPOPULER :