Presiden RI Joko Widodo menjalani proses vaksinasi Covid-19 di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1)
Jakarta, Jurnas.com - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas dari kebijakan vaksin mandiri dengan meninjau baik sisi permintaan dan pasokan vaksin.
Dari sisi permintaan, kata Andree, salah satu yang penting diperhatikan adalah kesiapan pihak swasta dalam mengeluarkan anggaran untuk karyawannya.
"Kalau pemerintah akhirnya mengharuskan vaksin mandiri ditanggung perusahaan, tentu hal ini akan memberatkan usaha mikro yang kemungkinan besar usahanya terdampak pandemi," ujar dia dalam keteranganya diterima Jurnas.com, Jumat (29/1).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2017-2018, terdapat 107 juta tenaga kerja yang bekerja pada usaha mikro. Selain itu, jika perusahaan diharapkan mencari sendiri pasokan, vaksin maka kemungkinan besar hanya usaha besar yang mampu melakukannya.
Karyawan perusahaan besar, kata Andree, kurang dari 4 juta orang sehingga kontribusinya terhadap target vaksinasi juga tidak terlalu signifikan. Di sinilah efektivitas vaksin mandiri untuk karyawan perlu diperhitungkan.
"Kalau vaksin kemudian diizinkan untuk dijual ke publik dengan harga yang ditetapkan pemerintah, ini bisa terlihat seperti pemerintah ingkar janji mengenai vaksin gratis. Selain itu, penentuan harga vaksin pun bisa membuka kontroversi baru," ujarnya.
Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang dilakukan WHO dan Kementerian Kesehatan menunjukkan, hanya sekitar 22% masyarakat Indonesia yang bersedia membayar vaksin dan preferensi harganya pun masih di bawah harga kebanyakan vaksin yang ada sekarang.
"Mematok harga penjualan vaksin untuk umum bisa memperkuat persepsi kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu. Jadi kalau kebijakan vaksin yang awal mulanya berbayar, kemudian digratiskan, dan sekarang balik lagi ke berbayar, perlu perencanaan yang sangat matang supaya tidak timbul kesan bahwa pemerintah gamang dan malah memperluas resistensi masyarakat terhadap vaksin," jelasnya.
Dari sisi pasokan, perlu diperhatikan bahwa pasokan vaksin dalam tahap awal ini juga masih belum mulus. Antrian pemesanan vaksin Covid-19 cukup panjang. Sementara itu, kebanyakan produsen masih dalam proses meningkatkan kapasitas produksinya.
Saat ini, pemerintah sudah memesan vaksin untuk 164 juta jiwa dengan opsi menambah 167 juta lagi dari berbagai produsen. Jadi pesanan yang sekarang, kata dia, terkonfirmasi sebenarnya masih kurang dari target vaksinasi, yaitu 181 juta.
Menurut Andree, jika adanya vaksin mandiri menyebabkan pemerintah ‘keluar dari antrian’ dengan membatalkan pesanan atau tidak menjalankan opsi, maka tidak akan mudah mencari pasokan baru jika terjadi kekurangan.
"Jadi kalaupun vaksin mandiri diperbolehkan, pemerintah sebaiknya tetap mempertahankan pesanan vaksin yang sudah ada demi memastikan adanya pasokan. Dengan kata lain, vaksin mandiri sebaiknya menjadi kapasitas tambahan, bukan pengganti vaksin gratis," ujarnya.
Dampak positif melibatkan swasta dalam vaksinasi mandiri adalah bisa mengurangi beban APBN sambil melipatgandakan jangkauan vaksinasi. Jika distribusi tadinya hanya melibatkan puskesmas, rumah sakit pemerintah dan BUMN, lanjutnya, maka penambahan kapasitas swasta tentu bisa memperluas dan mempercepat terlaksananya vaksinasi.
Semakin banyak yang divaksinasi dan secepat mungkin pelaksanaannya, maka jumlah pasien yang perlu perawatan rumah sakit akan menurun. Paling tidak, ini akan mengurangi beban biaya pengobatan Covid-19 yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.
"Akan tetapi, sebaiknya pemerintah jangan mencoba menghemat dengan mengurangi pemesanan vaksin, kalaupun vaksin mandiri diizinkan. Pertimbangannya seperti yang tadi sudah dibahas adalah belum pastinya permintaan vaksin mandiri dan pasokan vaksin global," ujar dia.
Andree menekan bahwa yang terpenting dalam program vaksinasi massal, baik gratis maupun mandiri, adalah bagaimana memastikan kekebalan populasi benar-benar tercapai.
KEYWORD :Efektivitas Vaksin Mandiri Vaksin Corona
