Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Kamis 28 Januari 2020. (Foto: Humas BKKBN)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengiyakan usulan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo untuk menambah jumlah penyuluh program keluarga berencana (KB).
Hal itu disampaikan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (28/1).
Saat ini jumlah petugas penyuluh KB desa dan subpenyuluh KB totalnya 1,2 juta orang. Penyuluh KB yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 13.000 orang, sedangkan petugas lapangan KB nonPNS sebanyak 9.600 orang.
"Tadi dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, penambahan penyuluh KB saat ini sangat diperlukan untuk melakukan pembinaan penyuluhan dan pelayanan KB di tengah masyarakat. "Karena memang yang dibutuhkan saat ini yang ada di lapangan, operasional dan langsung bisa menyentuh masyarakat," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kehadiran kader KB dan penyuluh KB bukan hanya untuk pengendalian penduduk, tapi juga memiliki tujuan besar meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, sehat berkualitas, bahagia dan sejahtera.
"Apa yang dikerjakan BKKBN sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara kita karena keluarga adalah tiang negara. Jika keluarga berkualitas, maka Indonesia akan berkualitas dan sejahtera," ujar Jokowi.
Sementara itu, Hasto menyatakan, pihaknya siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah (sampai dengan tingkat desa).
"BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa. Mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 serta pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024," kata Hasto.
Seperti diketahui, pada Rapat Terbatas (Ratas) Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021 seusai arahan Jokowi, BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting.
KEYWORD :
Joko Widodo Penyuluh KB Hasto Wardoyo Rakornas BKKBN
