Sebuah gambar yang diambil pada tanggal 30 Juni 2020 dari desa al-Khader Tepi Barat dekat kota alkitabiah Bethlehem menunjukkan pemukiman ilegal Israel di Efrat [HAZEM BADER / AFP
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Inggris sangat prihatin tentang persetujuan Israel untuk pembangunan 800 unit perumahan pemukim baru di Tepi Barat yang diduduki.
"Keputusan Pemerintah Israel dapat mengancam negosiasi perdamaian di masa depan. Penyelesaian ilegal menurut hukum internasional dan berisiko merusak kelangsungan fisik dari solusi dua negara," kata juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan di London dilansir Middleeast, Rabu (20/01).
Rencana Israel untuk unit pemukiman ilegal dilaporkan oleh penyiar publik Kan minggu lalu. Menurut laporan itu, Kementerian Pertahanan akan memberikan lampu hijau untuk konstruksi pada pertemuan minggu depan. Unit-unit rumah baru diharapkan akan dibangun di permukiman Tepi Barat Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit dan Givat Ze`ev, serta Tal Menashe.
Keputusan kontroversial tersebut telah menghadapi kecaman luas dari pihak berwenang Irlandia dan Mesir.
Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney, mengatakan bahwa, Perluasan permukiman di daerah yang sensitif secara strategis antara Yerusalem dan Betlehem akan merusak kelangsungan hidup dan kedekatan teritorial negara Palestina di masa depan dan kemungkinan solusi dua negara yang dinegosiasikan sejalan dengan parameter yang disepakati secara internasional. "
Dua Wanita Israel Tewas Tertembak di Tepi Barat
Baca: Prancis mengutuk rencana Israel untuk membangun lebih banyak rumah pemukim di Tepi Barat
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga meminta Israel untuk menghentikan dan membalikkan keputusannya karena itu adalah hambatan utama bagi pencapaian solusi dua negara, dan perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif di Tengah Timur.
"Pendirian permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok menurut hukum internasional," jelasnya.
"Perluasan permukiman lebih jauh mengikis kemungkinan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan Negara Palestina yang berdaulat dan berdampingan, berdasarkan garis pra-1967."
Israel menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, selama Perang Enam Hari pada tahun 1967.
Sekitar 620.000 pemukim Israel tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, yang merupakan rumah bagi lebih dari 2,8 juta warga Palestina.
KEYWORD :Tepi Barat Pemukiman Israel Lembaga PBB
