Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan secara rinci penggunaan dana siap pakai (DSP) penangganan Covid-19 tahun 2020 lalu.
Permintaan itu diutarakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Ace Hasan Syadzily dalam rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1).
“Saya setuju, anggaran dana siap pakai (DSP) yang besar untuk penangganan Covid-19, yang harus dijelaskan, siapa yang melakukan pengawasan anggaran tersebut. Apakah Komisi yang menjadi mitra kerja. Kan enggak mungkin kita (Komisi VIII DPR RI) panggil TNI. Kan kami harus izin dulu ke Komisi I. Misalnya soal pembelian APD sebesar Rp3 triliun. Apakah ini dilaporkan ke Komisi IX oleh Kemenkes?” tanya Ace.
Kepada Komisi IX DPR, Doni Monardo melaporkan BNPB mendapat alokasi dana siap pakai untuk penangganan Covid-19 sebesar Rp12 triliun.
Dana itu direalisasikan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga negara lain. Rinciannya, BPNB sebesar Rp4,3 triliun, Kemenkes Rp4,3 triliun, Kementerian PUPR Rp90 miliar, Mabes TNI sebesar Rp156 miliar, serta dialokasikan kepada Pemda sebesar Rp166,9 miliar.
Ace menegaskan, pihaknya harus tahu soal program-program yang mendapatkan alokasi anggaran.
“Jangan timbul persepsi oleh Komisi VIII, tidak diawasi. Dan oleh Komisi lain juga tidak diawasi karena ini merupakan ranah Komisi VIII,” sambungnya.
Rusia Sebut Amerika Serikat Munafik
“Kita harus clear dulu soal anggaran ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya,” kata Ace lagi.
Doni lalu menjelaskan, pihaknya akan merinci penggunaan anggaran dan dilaporkan pada rapat lanjutan.
“Untuk anggaran program setiap kedeputian sudah terserap hampir 100 persen. Mungkin nanti secara detailnya pada saat rapat lanjutan dengan Deputi dan Sestama,” timpal Doni.
KEYWORD :Wakil Ketua Komisi VIII DPR Golkar Ace Hasan Syadzily BNPB Doni Monardo Ace Hasan Syadzily Ang
