Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah memastikan agar tidak ada sengkarut data penerima vaksin Covid-19 (CoronaVac).
Bukan tanpa alasan, menurut anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk mengendalikan sebaran Covid-19 serta tercapainya herd immunity di tubuh masyarakat.
"Agar herd immunity tercapai dan pandemic Covid-19 segera berakhir, maka data 181,5 juta orang yang akan divaksin harus clear,” kata dia saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito serta jajaran direksi PT. Bio Farma (Persero) di Ruang Komisi IX DPR, Rabu (13/1).
Dia menjelaskan, persoalan data menjadi salah satu kekhawatiran dalam proses pengadaan vaksin Covid-19. Untuk itu, Komisi IX akan terus mengawasi tata kelola pendataan penerima CoronaVac yang sudah dimulai dari hari ini.
"Kami tidak ada niat menghambat, kami mendukung program vaksinasi ini. Tapi menurut kami pemerintah perlu membuat semacam mekanisme tata kelola data,” kata Mufidayati.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, masyarakat yang mendapat vaksinasi akan mendapat pesan singkat dari operator Peduli Covid-19. Setelah mendapat pesan tersebut, masyarakat akan diarahkan untuk melakukan registrasi ulang secara elektronik.
Pada tahap awal ini, CoronaVac akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, juga kepada sebagian tenaga pelayanan publik yang rawan terpapar Covid-19.
“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status apakah sudah terdaftar sebagai penerima CoronaVac atau belum, bisa mencari tahu dengan cara cek penerima vaksin online melalui website www.pedulilindungi.id,” demikian kata Budi.
KEYWORD :Komisi IX DPR CoronaVac Vaksin Covid-19 Kurniasih Mufidayati
