Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya seorang anggota TNI Prada Agus Kurnia setelah diserang Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Insiden tersebut terjadi di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Minggu (10/1). Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan di Papua.
"Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran, aamiin," kata anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangan persnya, Selasa (12/1).
Konflik Papua harus segera diakhiri. Menurutnya, ratusan nyawa telah melayang sia-sia, dan kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan itu.
"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," katanya.
Dia menilai pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
"Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru di antara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun-tahun di Papua," katanya.
Maka itu, legislator asal daerah pemilihan DI Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.
Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
“Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," terangnya.
Politisi F-PKS ini juga mengatakan klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi Otsus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Ia juga menyoroti salah satu rencana pemekaran wilayah di Papua.
Dia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menjalankan rencana tersebut. Menurutnya, jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua.
"Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," imbuhnya.
KEYWORD :Komisi I DPR PKS Sukamta Papua Pelanggaran HAM
