Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 di Lapangan Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat 18 Desember 2020. (Foto: Kementan/jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyatakan kesiapanya melaksanakan semua tugas dan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam membangun pertanian maju, mandiri dan modern yang saat ini terus dikerjakan secara berkelanjutan.
"Kami siap di lapangan bapak, tentu dengan arahan dan petunjuk bapak," ujar Mentan Syahrul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pembangunan Pertanian 2021 yang digelar dan dihadiri Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (11/1).
Di hadapan Jokowi, Syahrul mengatakan, saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan arah kebijakan pertanian maju, mandiri dan modern sebagai pedoman untuk bertindak cerdas, tepat dan cepat.
"Karena itu, produksi kita tingkatkan terus. Kemudian, daerah defisit akan kami masuki. Setiap provinsi harus ada lumbung pangan lokal, lumbung desa dan lumbung nasional," katanya.
Selain itu, lanjut Syahrul, jajaran Kementan juga menerapkan mekanisasi dari hulu sampai hilir, dan bahkan telah memanfaatkan teknologi kekinian untuk memperkuat ketahanan pangan di 2021.
Kementan Bentuk Gugus Tugas Hadapi El Nino
"Kami sudah masuk pada green house, lalu memonitoring food estate dan mengerjakan perluasan areal tanam hingga program 1000 kampung buah. Di samping itu kami menargetkan 2,5 juta petani muda, juga sesuai arahan dan petunjuk bapak presiden," kata Syahrul.
Adapun dalam Rakornas ini, Jokowi meminta Kementan membuatkan desain yang lebih bagus untuk mendongkrak produksi komoditas pangan, khususnya yang menjadi langganan impor, seperti kedelai, gula, jagung, bawang putih dan beras.
Melalui Pelatihan, Kementan Tingkatkan Kompetensi Pengurus P4S menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya
"Barang-barang ini harus kita selesaiakan urusan bawang putih, urusan gula, urusan jagung, urusan kedelai dan komoditas lain yang masih impor. Tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," ujar Jokowi.
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah impor pangan, Jokowi meminta Kementan membangun kawasan berskala besar secara ekonomi. Pasalnya, membangun komoditas pangan berskala kecil tidak cukup untuk mengatasi masalah impor.
Menurut Jokowi, problem dari dulu hingga sekarang mengapa petani enggan menanam komoditas yang masih impor bukan karena persoalan tidak ada kecocokan dengan lahan, akan tetapi produksinya kalah saing dengan harga impor.
"Kedelai yang bisa tumbuh di Indonesia dengan baik kenapa petani kita tidak mau tanam, karena harganya kalah dengan kedelai impor. Kalau petani disuruh menjual dengan harga impor ini harga pokok produksinya nggak nutup, sehingga harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa malawan harga impor," sambungnya.
"Kenapa dulu kita produksi bawang putih banyak dan sekarang petani tidak mau tanam bawan putih, karena harganya kalah dengan bawang putih impor. Wonosobo bawang putihnya banyak. NTB bawang putihnya banyak kenapa tidak diperluas dalam jumlah besar, sehingga bisa melawan harga impor," sambungnya.
Karena itu, Jokowi menekan bahwa komoditas pertanian harus dibangun dalam sebuh lahan dengan skala luas. Sebab dengan begitu, komoditas dalam negeri bisa bersaing dengan harga komoditas impor.
"Lahan kita masih. Cari lahan yang cocok kedelai, jangan hanya 1 hektare, 2 hektare 10 hektare, tapi 100 ribu haktare, 300 ribu hektare 500 hektare 1 juta hektare. Urusan jagung, cari lahan-lahan yang bisa ditanami jangung dalam skala yang luas," kata Jokowi.
"Ini yang akan menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya rutiniatas urusan pupuk dan bibit itu penting, saya tahu. Tapi kalau bisa menyiapkan lahan dalam besar itu yang akan menyelesaikan masalah," sambungnya.
KEYWORD :Rakornas Kementan 2021 defisit pangan Syahrul Yasin Limpo
