Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad. (Foto: MPR)
Gorontalo, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa kunci sukses kepala daerah mampu membawa rakyatnya makmur dan sejahtera adalah bersih, transparan serta profesional dalam bekerja mengelola potensi serta kekayaan wilayahnya.
Bersih artinya tidak korupsi. Transparan, selalu terbuka dan membuka dialog kepada masyarakat terhadap semua kebijakan yang akan dikeluarkan terutama soal anggaran. Lalu profesional, tidak melakukan nepotisme. Kepala daerah harus melakukan rekrutmen dengan berbasis kepada kemampuan.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini dalam acara Forum Group Discusion Kebangsaan dengan tema `Peran Generasi Muda Memberantas Korupsi` kerjasama MPR dengan DPC Gerakan Pemuda Marhaenis, di Kota Gorontalo, Jumat (11/12/2020).
Hadir dalam acara tersebut Ketua ICMI Orwil Gorontalo Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, anggota MPR dari Kelompok DPD Abdurrahman Abubakar Bahmid, Sekda Kabupaten Bone Bolango Ir. Ishak Ntoma.
Turut hadir Dekan FH Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Fenty Puluhulawa serta para peserta dari berbagai elemen antara lain, Akademisi kampus, Mahasiswa, LSM, birokrat daerah, aktifis hukum, aktifis pendidikan, generasi muda milenial dan perwakilan media massa.
"Mengapa saya sangat menekankan kepala daerah harus bekerja berdasarkan tiga hal tersebut, karena saya sangat miris betapa banyaknya kepala daerah sekitar 300 orang lebih tersangkut kasus korupsi. Ini sangat menyedihkan sekali mereka tidak amanah dalam mengelola uang rakyat. Kejadian baru-baru ini malah setingkat menteri yang terkena kasus korupsi," ujarnya.
Semestinya, lanjut Fadel, setelah menerima amanah jabatan, para kepala daerah dan juga pejabat negara lainnya harus betul-betul meresapi bahwa dirinya akan mengelola banyak uang rakyat yang mesti digunakan hanya untuk kepentingan rakyat.
Jika mereka bisa berpegang teguh kepada moral dan hati nurani dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka itu akan menjadi contoh yang baik kepada rakyatnya.
Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad juga menyinggung wacana besar yang selalu muncul dalam setiap kasus korupsi, yakni hukuman mati. Menanggapi wacana hukuman mati terutama bagi oknum pejabat yang melakukan korupsi bantuan sosial masyarakat, Fadel Muhammad menegaskan akan mendengarkan terlebih dahulu usulan dari KPK dan para ahli pidana.
"Tanggal 17 Desember nanti kita Pimpinan MPR mau membahasnya, apakah perlu hukuman mati atau seumur hidup untuk kejahatan seperti ini," jelasnya.
Fadel Muhammad sangat memaklumi jika banyak masyarakat yang geram sehingga menginginkan hukuman mati bagi pelakunya. "Saya paham kasus korupsi apalagi terkait bantuan sosial sangat menyakitkan hati rakyat," imbuhnya.
Melihat dampak serius dari kejahatan korupsi ini sangat luarbiasa, Fadel Muhammad mengajak para kepala daerah dan pejabat negara yang lain untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat.
"Kontrol dari masyarakat termasuk generasi muda juga penting. Mari bersama-sama menjaga dan mengawasi agar kasus-kasus korupsi tidak lagi bertambah banyak. Mari lakukan itu untuk Indonesia tercinta," tandasnya.
KEYWORD :Kinerja MPR Fadel Muhammad Korupsi Kepala Daerah Generasi Muda
