Gedung DPR
Jakarta, Jurnas.com - Hasil survei Transparancy International Indonesia (TII) yang menyebut DPR sebagai lembaga yang korup dinilai tendensius. Sebab, hasil survei itu tidak ada indikator kenapa lembaga itu dianggap korup.
Anggota DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, lembaga survei semestinya adil atau fair dalam merilis temuan ilmiah. Dimana, indikator-indikator dalam menilai sesuatu harus jelas dan terukur.
"Indikatornya itu apa? Itu kan perlu diungkap indikatornya apa. Dan memang untuk mengkritisi DPR itu lebih mudah dan memang sangat terbuka," kata Baidowi, saat dihubungi wartawan, Jumat (4/12).
Politikus PPP itu merasa mengaku heran TII merilis survei tanpa menyebut indikator untuk mendukung temuan tersebut.
"Kalau mau dikorup, yang dikorup apanya gitu? Kan makanya kita tanya indikatornya itu apa," katanya.
Apalagi, kata Baidowi, DPR sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan atau anggaran negara. Namun, DPR hanya mimiliki tugas pokok dan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
"DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan, legislasi. Fungsi penganggaran pun tidak boleh DPR sampai ke satuan tiga. Maka indikatornya harus dimunculkan sehingga kita fair melihatnya dan tidak tendensius," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.
KEYWORD : Hasil Survei Lembaga DPR Kasus Korupsi KPK
