Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA,
Bantul, jurnas.com - Jelang Pilkada serentak yang bakal berlangsung pekan depan, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengharap masyarakat memanfaatkan kesempatan Pemilihan Kepala Daerah dengan bersungguh-sungguh.
Caranya, ikut melakukan pemilihan dengan bijaksana, agar mendapatkan kepala daerah yang baik. Bisa memimpin daerah dengan adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bukan malah menyia-nyiakan Pilkada, atau tidak memanfaatkan hak pilih yang dimiliki secara bijaksana. Karena Pilkada dilaksanakan dengan pembiayaan yang tidak kecil.
Apalagi, Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum mereda. Sehingga berpotensi menciptakan cluster baru penyebaran Covid-19.
"Konstitusi kita memberi mandat kepada seluruh rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Karena itu, mari kita pilih calon terbaik, bisa membawa daerah menuju perbaikan yang belum tercapai selama ini," kata HNW menambahkan.
Pernyataan tersebut dikemukakan HNW saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada acara Temu Tokoh Nasional /Kebangsaan. Acara tersebut berlangsung di Aula SDIT Kholid Bin Walid, Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/12/2020).
Temu Tokoh Nasional /Kebangsaan kerjasama MPR dengan Koperasi Serba Usaha Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (KSU GEMI), itu dihadiri anggota MPR RI FPKS yang juga jadi pembicara pendamping Dr. H. Sukamta, anggota DPRD FPKS Kabupaten Bantul Sigit Nursyam Priyanto, S.Si. Serta pengurus KSU GEMI Nurwahidah.
HNW mengatakan, pemilihan kepala daerah merupakan buah dari Reformasi. Sama seperti dalam Pemilihan Presiden. Dan itu tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan sebelum Reformasi, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung, dilaksanakan oleh DPRD.
Menurut HNW, pelaksanaan Empat Pilar sangat penting untuk diselenggarakan. Salah satu tujuannya adalah, menyegarkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap kesepakatan yang sudah dicapai para pendiri bangsa. Apalagi, dalam proses kesepakatan tersebut, terdapat keteladanan yang bisa ditiru oleh masyarakat.
Ki Bagus Hadikusumo Perwakilan dari Muhammadiyah, misalnya. Ia sempat mengusulkan dasar negara adalah Islam. Alasannya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun usulan tersebut tidak bisa diterima, dan ditampung dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Usulannya tidak diterima, tapi Ki Bagus Hadikusumo tidak sakit hati. Bahkan, bersama PB Muhammadiyah (kini PP Muhammadiyah) beliau mengusulkan Amanat Jihad, seperti halnya Resolusi Jihad dan membentuk Laskar Angkatan Perang Sabil untuk menghadapi Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia," ujar HNW.
Demikian juga Bung Karno. Meski Pancasila yang disampaikan pada 1 Juni tidak diterima, tetapi Sang Proklamator tidak pernah marah. Soekarno ikut menerima Pancasila 18 Agustus, dan tidak pernah mengungkit-ungkit perihal Pancasila 1 Juni, apalagi memaksakannya.
"Dalam proses kesepakatan, itu semua berlaku bijaksana. Tidak memaksakan pemikiran dan kehendaknya. Semua dilakukan semata-mata demi mempertahankan NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945," kata HNW.
Keteladanan para pendiri bangsa, ini patut dicontoh oleh generasi muda. Agar sewaktu-waktu ada persoalan, mereka tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi mau mendengarkan dan menampung aspirasi orang lain, demi kebaikan bersama.
KEYWORD :Kinerja MPR HNW MPR Empat Pilar Pilkada Serentak
