Minggu, 17/01/2021 19:58 WIB

Jika Lolos, Imran YL Tetapkan Upah Minimum Perempuan Lebih Tinggi dari Laki-laki

Perempuan mengalami masa menstruasi, menyusui, dan melahirkan, yang membuat living cost mereka lebih besar dan beban saat bekerja juga lebih berat.

Debat Publik III Pilwali Makassar 2020, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (4/12)

Jakarta, Jurnas.com - Calon Wali Kota Makassar Irman Yasin Limpo bersama wakilnya, Andi Zunnun Armin NH, menunjukkan keberpihakannya terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan pada Debat Publik III Pilwali Makassar, di Jakarta, Jumat (4/12).

Karena itu, pria yang bisa disapa None itu berjanji akan menetapkan upah minimum untuk perempuan lebih besar dari laki-laki.

None mengatakan, perempuan mengalami masa menstruasi, menyusui, dan melahirkan, yang membuat living cost mereka lebih besar dan beban saat bekerja juga lebih berat.

"Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami menstruasi, menyusui, dan melahirkan. Sangat berat jika mereka bekerja sambil menyusui. Inilah alasan, kenapa upah mereka harus lebih tinggi dari laki-laki. Karena laki-laki tidak mengalami itu. Ini harus menjadi hitungan pemerintah dalam menetapkan upah minimum," ujar None.

Ia menegaskan, tak perlu ada kekhawatiran akan timbulnya masalah baru akibat kebijakan ini. Mengingat, jumlah perempuan jauh lebih besar dibanding laki-laki. Mereka juga memiliki kompetensi, yang memang dibutuhkan dunia kerja.

"Jika daya tawar ekonomi mereka lebih kuat, maka sistem kehidupan mereka pun akan lebih kuat," ujarnya.

Program dana hibah untuk warga RT, lanjut None, juga menjadi bukti keberpihakannya terhadap perempuan. Diketahui, ekonomi sekarang banyak ditopang oleh kaum perempuan yang bergelut dengan UMKM.

"Dana hibah ini bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi mereka, melatih mereka bagaimana menghasilkan produk berkualitas, dan bagaimana memasarkannya secara online," ungkapnya.

Selain keberpihakan terhadap perempuan, ia juga menyampaikan mengenai hak-hak kaum difabel yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintahan selama ini, belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kaum difabel.

"Minimal mereka tahu bahwa di depan mereka ada lubang, 20 meter dari mereka ada tiang listrik, ada keramaian. Pemerintah harus hadir, bagaimana menemukan sebuah teknologi di era kebaruan ini, sensor-sensor seperti itu yang bisa kita hadirkan. Kalau kami, pasti menghadirkan, bukan membanggakan sesuatu yang bersifat konsepsi semata, tetapi tidak ada solusi bagi kaum difabel," terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini.

TAGS : Imran Yasin Limpo Upah Minimum Perempuan Pilwali Makassar




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :