Anggota komisi II DPR RI, Sodik Mudjahid
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah untuk serius menangani Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda yang baru-baru ini mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.
Anggota DPR RI, Sodik Mudjahid menegaskan, tindakan tersebut juga harus dihadapi secara total.
"Serius dalam arti menghadapinya dengan seluruh kewenangan hukum konstitusi NKRI dan hukum internasional, yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada NKRI untuk menghadapinya secara tuntas menjaga keutuhan NKRI," katanya kepada wartawan, Kamis (3/12).
Pemerintah, lanjut dia, juga harus membuka ruang dialog hingga jalur tindakan secara militer.
"Total dalam arti harus menghadapinya secara lengkap berbagai tahapan, dari mulai pembicaraan dengan ULMWP dan OPM dan seluruh potensi di Papua Barat sampai kepada tindakan militer, jika tidak ada jalan lain," jelas Sodik.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Dialog dilakukan dengan tidak memberikan celah bagi Benny Wenda cs untuk bernegosiasi. Meski melibatkan para tokoh Papua.
"Pembicaraan tidak memberikan negosiasi dan konsesi khusus yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum di NKRI," tekan Sodik.
Mendagri Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB Papua
"Secara total dalam arti juga dihadapi oleh semua potensi NKRI mulai dari tokoh Papua, gubernur, Mendagri, sampai TNI jika diperlukan. Sekarang masanya TNI diturunkan jika diperlukan, bukan untuk turunkan spanduk," sambungnya.
Pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember, yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
KEYWORD :DPR Sodik Mudjahid Papua Benny Wenda
