Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka dan sekaligus keynote speech FGD Brain Society Center (BCS) di Jakarta, Rabu (2/12/2020). Foto: jurnas.com
JAKARTA, Jurnas.com - Suksesi kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) merupakan isu global yang penting untuk direspon secara cermat, akurat, dan terukur oleh Indonesia.
"Kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintahan Joe Bidden akan sangat berpengaruh dalam membentuk konstelasi geo-politik dan geo-ekonomi global, termasuk bagi Indonesia," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo(Bamsoet) saat menjadi keynote speech Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI di Era Joe Bidden” yang digelar bersama Brain Society Center (BSC) di Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Bamsoet mengatakan, Terpilihnya Joe Bidden tentunya akan berimplikasi pada pergeseran atau review terhadap berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya.
"Apalagi banyak kalangan menilai kebijakan pemerintahan Trump yang dinilai cenderung kongtroversial, baik secara internal bagi politik domestik AS, maupun secara eksternal dalam implementasi politik luar negeri AS," kata Bamsoet.
Beberapa kebijakan kontroversial Trump tersebut lanjut Bambang, antara lain adalah mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, membangun tembok perbatasan dengan Mexico, menyulut perang dagang dengan Tiongkok, menarik diri dari kesepakatan atau perjanjian internasional secara sepihak, serta beberapa kebijakan kontroversial lainnya.
Bagi Indonesia, hadirnya “Bidden Effect” diharapkan tidak hanya memberi dampak sesaat, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang akan memberi nilai kemanfaatan bagi kepentingan nasional.
Bamsoet memperkirakan, meskipun nantinya Joe Bidden akan mengambil kebijakan yang lebih lunak terkait perang dagang dengan Tiongkok, namun persaingan antara kedua negara besar tersebut masih tetap akan berlangsung.
"Indonesia harus cerdik megambil manfaat, namun tetap prudentdan berhati-hati dalam mengambil kebijakan," ujarnya.
Menurut Bamsoet, beberapa aspek yang akan bersinggungan dengan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi Indonesia pasca terpilihnya Joe Bidden, antara lain penyelesaian sengketa Laut China Selatan, penguatan kemitraan strategis Indonesia-AS, serta peningkatan kerjasama.
Meskipun demikian, lanjut Bambang, kehadiran pemerintahan Joe Bidden tidak saja menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan yang harus dijawab dengan peningkatan daya saing pada seluruh sektor dan bidang pembangunan.
"Ini penting, karena pada beberapa aspek, ternyata daya saing kita masih perlu dibenahi dan ditingkatkan," ujarnya.
Sebagai gambaran, tahun 2019, Indeks Daya Saing Global (global competitiveness index) Indonesia tercatat sebesar 64.629, turun dari capaian sebelumnya tahun 2018 sebesar 64.935.
Selanjutnya menurut penilaian lembaga riset global internasional (Institute for Management Development atau IMD), yang melansir IMD World Competitiveness Ranking, pada tahun 2020 tingkat daya saing Indonesia mengalami penurunan, berada pada posisi ke 32 dari 40 negara dalam daftar tersebut.
Contoh lain, IMD juga mencatat bahwa daya saing digital Indonesia ada pada tahun 2019 berada pada urutan terbawah di antara negara-negara di ASEAN lainnya.
"Ini tentunya memprihatinkan, karena di saat kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, serta mulai menyongsong era society 5.0, daya saing digital adalah faktor fundamental yang tidak boleh kita abaikan," kata Bamsoet.
KEYWORD :Bamsoet joe bidden MPR
