Pembicara Diskusi LP3ES
Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyimpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di periode kedua Presiden Joko Widodo semakin pragmatis.
"Pragmatisme politik luar negeri pemerintahan Jokowi ini sangat berbeda dibanding periode pertama," ujar peneliti INDEF dan akademisi UII, M. Zulkifar Rahmat, Ph.D dalam diskusi Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES bertema “Evaluasi Politik Luar Negeri & Perubahan Ekonomi Global” pada Minggu, 1 November 2020.
Diskusi yang dimoderatori oleh Prof. Didik J. Rachbini itu menghadirkan empat pembicara, masing-masing Dr. Nur Iman Subono (Associate Peneliti LP3ES - Prisma), M. Zulkifar Rahmat, Ph.D (INDEF/UII), Dwi Ardhanariswari, Ph.D (Universitas Indonesia), dan Gerardi Yudhistira, MA (Associate Peneliti LP3ES).
Zulkifar Rahmat menjelaskan, pragmatisme politik luar negeri Indonesia diantaranya sapat dilihat dari hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Ia sekaligus mengelaborasi agresivitas Tiongkok dalam menyebarkan pengaruh mereka di negara.
"Indonesia yang menjalin kerja sama Tiongkok dengan menitikberatkan pada keuntungan yang diperoleh. Kecenderungan Jokowi tersebut terlihat akhir-akhir ini," jelas Zulfi
Zulkifar mengambil contoh dari project jalur kereta api Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Indonesia membatalkan pembangunan jalur kereta api Jakarta Bandung yang dilakukan atas kerjasama dengan Tiongkok dan memulai pembangunan jalur baru Jakarta-Surabaya dengan melibatkan Jepang.
Sementara pembicara kedua, Dwi Ardhanariswari juga sepakat kecenderungan pragmatisme Indonesia dalam politik luar negeri dengan menyoroti keterlibatannya di tingkat ASEAN.
Ia menyebut organisasi antar negara di Asia Tenggara ini sebagai kerja sama kawasan setengah hati. Tetapi, pada periode kedua Jokowi, Indonesia mulai melirik ASEAN dengan lebih serius. Bahkan berniat mengambil peranan penting dalam chairmanship ASEAN pada 2023.
Adapun Nur Iman Subono mengaitkannya persona Jokowi yang berasal dari kalangan pengusaha membuatnya membawa perspektif pragmatisme ke dalam berbagai kebijakan luar negeri Indonesia.
Gerardi Yudhistira juga turut menegaskan argumen pembicara sebelumnya, dengan mengungkapkan bahwa Jokowi sebagai presiden, memang bukan merupakan tokoh utama dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Beruntungnya, pada periode pertama-nya Jokowi dikelilingi tokoh-tokoh intelektual politik luar negeri, seperti Jusuf Kala, sehingga ia tidak terlibat terlalu dalam untuk konteks ini.
Tetapi, pada periode kedua, tokoh-tokoh tersebut mulai berkurang dan Jokowi mau tidak mau harus terlibat lebih dalam hal menjalin hubungan dengan negara lain. Sehingga, bukan hal yang mengejutkan kalau pragmatisme ala pengusaha terasa semakin kental dalam kebijakan luar negeri Indonesia," jelasnya.
Selain mengenai pragmatisme, para pembicara juga mendiskusikan mengenai politik luar negeri Indonesia di era Pandemi Covid-19. Dwi Ardhanariswari berargumen bahwa di masa krisis seperti ini, hubungan multilateral menjadi lebih ditekankan secara global. Terlepas dari seburuk apa hubungan antar-negara sebelum pandemi, negara-negara dituntut untuk saling bekerja sama.
Demikian pula dengan sektor swasta. Indonesia juga terlibat dalam skenario global ini dengan menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk produksi vaksin.
Tetapi di sisi lain kondisi ini justru melemahkan posisi Indonesia, terutama dalam upaya untuk mempromosikan perdamaian dunia. Gerardi berargumen kalau hal tersebut berhubungan dengan kecenderungan menerapkan kebijakan yang pragmatis selama pandemi.
Terakhir, semua pembicara sepakat bahwa Indonesia perlu memperkuat posisi dalam diplomasi internasional. Terlepas dari relasi hangat yang terjalin, seperti dengan Tiongkok maupun Uni-emirat Arab, Indonesia tetap memiliki posisi yang lebih kuat.
"Sebenarnya Tiongkok-lah yang memerlukan kerja sama dengan Indonesia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu pekerja migran dari Tiongkok bisa dihindari," kata Zulkifar mengungkapkan terkait hubungan Indonesia-Tiongkok.
Sebagai tantangan ke depannya, LP3ES menyebut politik luar negeri Indonesia perlu memperoleh penguatan dalam segi diplomasi antar-negara. Tetapi, tidak hanya berhenti di situ, kebijakan politik luar negeri Indonesia juga perlu untuk masuk ke dalam wacana publik.
"Salah satunya melalui sorotan media dan juga diskusi publik seperti Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik LP3ES ini," LP3ES, Jakarta, 1 November 2020.
LP3ES Didik J. Rachbini Politik Luar Negeri Joko Widodo
