Bendera kebangsaan Iran. (Foto: Leonhard Foeger/Reuters)
Washington, Jurnas.com - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap industri minyak Iran pada Senin (26/10).
Sanksi tersebut berlaku untuk Kementerian Perminyakan Iran, Perusahaan Minyak Nasional Iran dan Perusahaan Tanker Nasional Iran atas dukungan keuangan kepada Korps Pengawal Revolusi Islam Iran-Pasukan Quds.
Pasukan Quds adalah unit elit yang merupakan bagian dari IRGC beranggotakan 125.000 orang, sebuah organisasi paramiliter yang hanya bertanggung jawab kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Hosseini Khamenei.
"Rezim di Iran menggunakan sektor perminyakan untuk mendanai kegiatan destabilisasi IRGC - QF," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan sanksi tersebut pada hari Senin.
Menteri Perminyakan juga masuk daftar hitam bersama individu dan entitas lain, dan sanksi berfungsi untuk membekukan aset AS yang mereka miliki dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.
Video Pilihan: KPK Periksa Ketua DPRD DKI Jakarta - KPK Cegah Dito Mahendra Bepergian ke Luar Negeri
Menanggapi sanksi tersebut, Menteri Perminyakan Iran, Bijan Zanganeh menulis di Twitter pada Senin (26/10) bahwa industri minyak Teheran tidak akan menyerah pada tekanan dari AS.
Zanganeh mengatakan sanksi AS terhadap dirinya dan rekan-rekannya adalah reaksi pasif atas kegagalan Washington untuk memangkas ekspor minyak Teheran menjadi nol. "Era unilateralisme sudah berakhir di dunia. Industri minyak Iran tidak akan lumpuh," kata Zanganeh.
Usai Dipecat dari KPK, Endar Langsung Menghadap Kapolri - Delapan RUU Provinsi Resmi Menjadi UU
Tindakan tersebut menjatuhkan sanksi kontraterorisme pada NIOC, Perusahaan Tanker Nasional Iran dan Perusahaan Petrokimia Nasional, yang sebelumnya telah masuk daftar hitam oleh AS di bawah otoritas yang berbeda.
Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri pada 2018 dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat Presiden Barack Obama dan mulai menerapkan kembali sanksi AS yang telah dikurangi berdasarkan perjanjian tersebut.
Ekspor minyak Iran meningkat tajam pada September yang bertentangan dengan sanksi AS, menurut tiga penilaian berdasarkan pelacakan kapal tanker, yang memberikan jalan hidup ke Iran dan ekonominya yang runtuh.
Ekspor telah menyusut dari lebih dari 2,5 juta barel per hari sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir. Namun, Iran telah berupaya untuk menyiasati langkah-langkah tersebut dan menjaga ekspor tetap mengalir.
"Beberapa pembeli minyak mentah Iran yang tersisa harus tahu bahwa mereka membantu mendanai aktivitas jahat Iran di Timur Tengah, termasuk dukungannya untuk terorisme," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam pernyataan terpisah.
Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada Mahmoud Madanipour dan Mobin International Limited yang berbasis di Uni Emirat Arab. Keduanya dituding menandatangani perjanjian dengan Petroleos de Venezuela (PDVSA) milik negara Venezuela untuk mengirimkan bensin yang diperoleh dari NIOC ke pemerintah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro yang diperangi.
Perusahaan yang berbasis di Inggris, Madanipour, Mobin Holding Limited dan Oman Fuel Trading Ltd juga masuk daftar hitam.
Mobin International dan Oman Fuel mengatakan mereka adalah pemilik kargo di beberapa kapal tanker yang disita oleh otoritas AS pada Agustus.
Departemen Kehakiman AS mengatakan kargo itu ditujukan ke Venezuela, yang industri minyaknya juga berada di bawah sanksi AS, tetapi perusahaan membantah dalam pengajuan pengadilan bahwa Venezuela adalah tujuan. (Reuters)
KEYWORD :Sanksi Amerika Serikat Industri Minyak Iran Donald Trump
