Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat memberikan keterangan pers
Manila, Jurnas.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan tidak masalah dimintai pertanggungjawaban atas banyak pembunuhan di bawah tindakan keras anti-narkoba.
Dilansir dari AP, Duterte mengatakan siap menghadapi dakwaan yang dapat membuatnya dipenjara, meskipun bukan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sejak Duterte menjabat pada pertengahan 2016, hampir 6.000 pembunuhan tersangka narkoba telah dilaporkan oleh polisi, tetapi pengawas hak asasi menduga jumlah kematian jauh lebih besar.
"Jika ada pembunuhan di sana, saya akan mengatakan bahwa saya adalah orangnya. Anda dapat meminta pertanggungjawaban saya atas apa pun, kematian apa pun yang terjadi dalam pelaksanaan perang narkoba," kata Duterte dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada Senin (19/10).
"Jika Anda terbunuh itu karena saya marah dengan obat-obatan. Jika itu yang saya katakan, bawa saya ke pengadilan untuk dipenjara. Baik, saya tidak punya masalah. Jika saya melayani negara saya dengan masuk penjara, dengan senang hati," sambungnya.
Setidaknya dua pengaduan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembunuhan massal sehubungan dengan kampanye Duterte sedang diperiksa jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang akan menentukan apakah ada cukup bukti membuka penyelidikan skala penuh.
Duterte menanggapi keluhan tersebut dengan menarik Filipina dari pengadilan dunia dua tahun lalu dalam sebuah langkah yang menurut kelompok hak asasi manusia sebagai kemunduran besar dalam perjuangan negara melawan impunitas.
Meksi demikian, jaksa ICC mengatakan pemeriksaan pembunuhan narkoba akan terus berlanjut meskipun Filipina sudah bukan bagian dari pengadilan dunia.
Duterte bertanya pada Senin, kapan narkoba menjadi kemanusiaan?" Ia membingkai pernyataannya dengan menggambarkan ancaman narkoba sebagai keamanan nasional dan ancaman publik seperti pemberontakan komunis selama puluhan tahun yang wajib ditumpas pemerintah.
"Jika ini dibiarkan terus menerus dan jika tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadap mereka, itu akan membahayakan keamanan negara," kata Duterte, mantan jaksa penuntut pemerintah.
"Ketika Anda menyelamatkan negara Anda dari kehancuran orang-orang seperti NPA dan obat-obatan, Anda melakukan tugas suci," katanya, mengacu pada pemberontak Tentara Rakyat Baru komunis.
Ada 1,6 juta pecandu narkoba di Filipina, kata Duterte, mengutip statistik dari badan anti-narkotika. Angka tersebut jauh lebih kecil dari 4 juta pecandu yang dia sebut polisi sebagai laporan awal masa kepresidenannya untuk membenarkan tindakan kerasnya.
Polisi telah melaporkan sedikitnya 5.856 tersangka narkoba telah tewas dalam penggerebekan dan lebih dari 256.000 lainnya ditangkap sejak dimulainya tindakan keras tersebut. Kelompok hak asasi manusia menuduh pihak berwenang kurang melaporkan kematian tersebut.
Duterte mengatakan pembunuhan narkoba yang tidak terjadi selama operasi polisi seharusnya tidak disalahkan padanya, menambahkan kematian itu mungkin dipicu oleh persaingan geng atau penyelesaian skor.
Ada kecurigaan luas atas pembunuhan di luar hukum dalam tindakan keras tersebut, tuduhan yang dibantah oleh Duterte dan polisi.
Pada 2018, pengadilan memvonis tiga petugas polisi karena membunuh seorang siswa berusia 17 tahun setelah saksi dan video keamanan membantah klaim mereka bahwa tersangka ditembak setelah melakukan perlawanan dengan kekerasan, alasan umum yang dikutip petugas polisi setelah tersangka narkoba dibunuh.
KEYWORD :Filipina Rodrigo Duterte Antinarkoba Pembunuhan Diluar Hukum
