Berdikari di Bidang Teknologi
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta para insinyur, politisi, dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi.
Menurut Hasto, hal itu penting karena Indonesia punya akar sejarah yang kuat dan kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara lain, sebagaimana disuarakan oleh Proklamator RI Bung Karno.
"Indonesia saat ini masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi, akibat strategi pembangunan perekonomian pada masa lalu, terutama Orde Baru," jelas Hasto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
Hasto menegaskan, seluruh semangat juang Indonesia sebagai bangsa yang begitu besar harus terus digelorakan. Harus direnungkan secara mendalam, kenapa Indonesia sebagai bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional justru trennya mengalami penurunan.
"Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks _strategy culture_ kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Dan kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN," kata Hasto.
Menurutnya, politik industri harus mengacu pada Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.
"Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah Pancasila, dalam konteks berbangsa dan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara," kata Hasto.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.
Hasto menceritakan ada satu model usaha yang dilakukan oleh pemulung. Cara produksinya cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, hasil yang dilahirkan menambah nilai jual dengan signifikan.
Ia juga memaparkan bagaimana ketela bisa menjadi etanol, pengganti tepung gandum dengan glutenfree yang bagus untuk kesehatan.
Masih banyak lagi sumber daya alam dalam aspek bioekonomi yang belum tergarap dengan baik. Mulai dari tanaman dan lautan yang harus dikerjakan secara inovatif menggunakan teknologi dan riset.
"Kalau dikelola, hal itu tentu akan memberikan nilai tambah yang ujungnya memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bung Karno juga punya pandangan tersebut agar bangsa memilih jalannya," papar Hasto.
Sebagai gerakan nyata, Hasto menyebut PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan politik.
Harus ada penguasaan ilmu-ilmu dasar, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. APBN khusus untuk riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner.
Sejak lima tahun lalu, kata Hasto, PDIP mengampanyekan parpol harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, partai banteng memelopori pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional meskipun ada hambatan birokrasi. Namun, Hasto mengingatkan sekaligus mengajak kepada setiap pihak agar terus menyuarakan isu tersebut.
"Kami berharap bahwa gerakan untuk membangun Indonesia berdikari ini semakin kuat dan khususnya kami harapkan dari kalangan perguruan tinggi, politisi, semuanya bisa bersinergi. Pandemi ini momentum bagi kita untuk merombak seluruh hal hal yang menjadi kekeliruan di masa lalu terkait strategi perekonomian nasional kita," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Ir Tatang Hernas Soerawidjaja menilai pendayagunaan nilai ekonomi alam dan nabati Indonesia masih sangat rendah.
Padahal, lanjut Tatang, Indonesia memiliki sumber daya nabati dan mineral yang sangat kaya dan tidak dimiliki negara-negara lain. Yang pasti, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya apabila mengedepankan kekayaan alam berbasis bioekonomi.
"Implementasi bioekonomi sangat berpeluang melibatkan seluruh masyarakat negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan SDA, dan menjaga kelestarian lingkungan," kata Tatang.
Dosen senior di Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nabati yang sangat kuat dibanding negara-negara lainnya. Dia menekankan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di wilayah tropika yang memiliki tanah subur, keanekaragaman hayati darat maupun laut dahsyat.
Tatang lalu bercerita tantangan untuk memajukan sumber daya Indonesia dengan inovatif dan kreatif sudah didengungkan oleh Presiden Pertama RI Bung Karno saat menyampaikan pidato di ITB pada Maret 1965. Saat itu, lanjut dia, Proklamator RI itu menantang insinyur Indonesia untuk membuat baju dari batu.
"Sebetulnya sampai jadi, walaupun sesudah Bung Karno turun. Itu bikin dari batu gamping dengan karbon jadi karbit, dari karbit jadi asitilen lalu jadi polimer lalu kemudian jadi serat, serat dipilin jadi benang. Itu dari batu sebetulnya. Tinggal perekonomian waktu itu, tetapi sebetulnya bisa," tuturnya.
"Sama sekarang sebenarnya kita bisa membuat BBM hidrokarbon dari minyak sawit. Banyak kita bisa lakukan, cuma kita harus lebih inovatif," tegas Ir Tatang Hernas Soerawidjaja, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI).
KEYWORD :Hasto Kristiyanto Bung Karno PDI Perjuangan Pancasila Institute Teknologi Bandung
