Sabtu, 05/12/2020 18:28 WIB

Ancaman Saudi Jika Bangladesh Tak Keluarkan Paspor Muslim Rohingya

Arab Saudi mengancam akan memulangkan pekerja Bangladesh dari kerajaan jika negara itu tidak mengeluarkan paspor untuk sekitar 54.000 Muslim Rohingya

Pembebasan tahanan Rohingya di Myanmar, Senin 20 April 2020. (Foto: AFP/Stringer)

Jakarta, Jurnas.com - Arab Saudi mengancam akan memulangkan pekerja Bangladesh dari kerajaan jika negara itu tidak mengeluarkan paspor untuk sekitar 54.000 Muslim Rohingya yang telah tinggal di kerajaan selama beberapa dekade.

Dihadapkan dengan penganiayaan sistematis di Myanmar dan dalam beberapa tahun terakhir seperti yang digambarkan oleh Human Rights Watch sebagai "pembersihan etnis", puluhan ribu orang Rohingya mengungsi di Arab Saudi hampir 40 tahun yang lalu.

Namun, bulan lalu Menteri Luar Negeri Bangladesh, AK Abdul Momen mengungkapkan bahwa Riyadh telah memberi tahu Dhaka bahwa akan membantu jika para pengungsi diberi paspor Bangladesh karena kerajaan tidak menyimpan orang-orang tanpa kewarganegaraan.

“Banyak pengungsi tidak pernah datang ke Bangladesh dan tidak tahu tentang negara itu. Mereka tahu budaya Saudi dan berbicara bahasa Arab,” kata Momen dilansir Middleeast, Jumat (09/10).

Myanmar menolak klaim komunitas Rohingya bahwa mereka adalah penduduk asli negara bagian Rakhine dan karenanya tidak mengakui mereka sebagai warga negara.

Bangladesh dikatakan telah berjuang dengan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya, namun Momen mengatakan bahwa paspor Bangladesh akan diberikan kepada orang-orang Rohingya yang dapat membuktikan bahwa mereka telah menahannya sebelumnya. Misi Bangladesh sejauh ini hanya menemukan sekitar 70 hingga 80 orang Rohingya di Saudi yang memegang paspor Bangladesh.

Arab Saudi tahu bahwa pengungsi Rohingya adalah warga negara Myanmar. Kerajaan harus berbicara dengan negara itu terlebih dahulu dalam hal ini, ”katanya.

Menurut Dhaka Tribune, menteri luar negeri mengklarifikasi bahwa Saudi tidak bermaksud untuk mengirim kembali semua 54.000 Rohingya ke Bangladesh, melainkan ingin memastikan bahwa mereka adalah warga negara, karena menurut hukum setempat, Rohingya tidak bisa menjadi warga negara Saudi.

Deutsche Welle, mengutip pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson Center yang berbasis di AS, Michael Kugelman, mengatakan bahwa Bangladesh mungkin terpaksa berkompromi untuk menyelamatkan pasar tenaga kerjanya.

“Riyadh tahu bahwa ekspatriat Bangladesh yang bekerja di kerajaan memberikan pengiriman uang dalam jumlah besar di kampung halaman dan dipandang oleh Dhaka sebagai aset ekonomi utama,” katanya.

"Mengancam untuk mengusir sejumlah besar ekspatriat ini dapat membuat alarm berbunyi di seluruh Dhaka, memberi tekanan lebih besar pada otoritas Bangladesh untuk mengambil langkah yang mereka tidak ingin ambil."

Lebih dari dua juta ekspatriat Bangladesh bekerja di Saudi, mengirim pulang lebih dari $ 3,5 miliar dalam bentuk pengiriman uang tahun lalu - sumber pendapatan utama bagi negara berkembang.

Sejak awal virus korona, sebanyak 140.000 ekspatriat Bangladesh, sebagian besar berbasis di Timur Tengah telah kembali ke rumah. Sebagian besar dari mereka khawatir visa dan izin kerja mereka akan habis sebelum mereka dapat melakukan perjalanan pulang.

Pihak berwenang Bangladesh saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah Saudi untuk memperpanjang keabsahan dokumen tersebut, namun tidak jelas berapa banyak pekerja yang dapat kembali dan apakah masih ada pekerjaan untuk mereka.

TAGS : Arab Saudi Muslim Rohingya Pemerintah Bangladesh




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :