Jum'at, 30/10/2020 14:06 WIB

DPR, Mendagri, dan KPU Sepakat Pilkada 2020 Tak Ditunda

Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia

Jakarta, Jurnas.com - Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Hal itu berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisioner KPU yang diwakili Ilham Saputra dan Vietnam Aziz, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Keputusan tidak menunda Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Pilkada serentak tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat.

"Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19," lanjut Doli.

Sebelumnya, beredar surat berisi informasi penundaan Pilkada Serentak 2020. Komisi II DPR menegaskan informasi tersebut tidak benar dan Pilkada tetap akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9).

TAGS : Pilkada 2020 Komisi II DPR Mendagri KPU




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :