Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Sekolah Partai PDIP
Jakarta, Jurnas.com - Frasa "rem mendadak" yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menuai pro dan kontra.
Bagi Sekjen PDI Perjuangan, seorang pemimpin harus memberikan tenaga dan pikirannya lebih dulu kepada rakyat sebelum mengambil tindakan. Lalu berpikir strategis dan memahami aspek kognitif dari suasana psikologi rakyat.
"Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama. Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem. Untuk ngerem nggak bisa mendadak, harus lihat dulu sinyalnya kiri-kanan, (jangan) tiba-tiba ngerem tanpa sinyal. Itu pemimpin yang tidak berpikir strategis," kata Hasto saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP, Minggu (13/9/2020).
Politikus lulusan UGM ini melanjutkan, pemimpin itu ibarat sopir yang harus membaca visi ke depan. Instrumen yang digunakan seperti Google Map yang bisa melihat gambaran dalam rute yang akan dilalui.
Dalam mengemudikan mobil, lanjut Hasto, ada juga spion yang berfungsi melihat kondisi di belakang. Lalu lampu sign sebagai isyarat untuk menginjak rem atau memutar haluan dengan aman.
"Jadi dia punya kesadaran terhadap tujuan, punya visi, itu menjadi pemimpin. Punya visi ke mana kita harus menuju. Dan untuk mencapai visi itu dia tau jalan migrasi yang terpendek, kepemimpinan transformatif. Dia tahu persoalan rakyat dan kemudian berani membuat mengambil tanggung jawab, jangan hanya mengambil populer, mengambil fasilitasnya, tapi tidak berbuat apa-apa," jelas Hasto.
Politikus asli Yogyakarta ini menilai pemimpin yang gagal hanya bisa berbicara dan mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan penderitaan rakyatnya. Ia pun mengingatkan kegagalan terbesar bagi pemimpin ialah tidak pernah berbuat apa-apa.
"Jangan karena pemimpin merasa di zona aman dan memiliki fasilitas, tetapi abai terhadap penderitaan rakyat," tegasnya.
Ia pun mengingatkan para kepala daerah dari PDI Perjuangan harus selaras dengan keinginan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan searah dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.
"Jadi kepala daerah berdasarkan sistem politik ketatanegaraan kita ini juga bagian menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat, jangan berbeda. Terutama ketika menghadapi persoalan rakyat, pandemi," tegasnya.
Kepada para calon kepala daerah, Hasto mengingatkan, apabila nanti dipilih karena kerja keras bersama, karena gotong royong, maka semua tidak masuk ke zona nyaman. Tapi harus berani menentang arus.
Kegagalan paling besar bagi seorang yang menyebut dirinya pemimpin, lanjut Hasto, adalah ketika dia tidak berbuat apa-apa. Atau dalam bahasa populet no action, talk only.
"Jadi menjadi pemimpin itu harus melihat amanat penderitaan rakyat, menjadi pemimpin itu harus berani mengambil risiko," tuntas Hasto.
Anies Baswedan Pembatasan Sosial Berskala Besar Hasto Kristiyanto
