Sabtu, 05/12/2020 15:09 WIB

Terkait Covid-19, Syarief Hasan: Pemerintah Tidak Perhatikan Masukan Partai Demokrat

Pemerintah harus segera menanggulangi laju penyebaran Pandemi Covid-19 dan jangan hanya berfokus melakukan pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyayangkan langkah Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. Pasalnya, berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 210.940 kasus dan 8.544 orang diantaranya meninggal dunia.

Akibatnya, banyak negara di dunia yang menutup diri terhadap pengunjung dari Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan BNPB menyebutkan bahwa terdapat 59 negara di dunia yang menutup dan membatasi secara ketat penerbangan dari Indonesia menuju ke negaranya masing-masing.

Terbaru, Centers for Desease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak berpergian ke Indonesia. Bahkan, travel warning tersebut sudah bertatus Warning-Level 3 dengan alasan resiko Covid-19 sangat tinggi.

Begitupun dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Brunei Darussalam sejak Senin (7/9/2020) sampai waktu yang belum ditentukan melarang kunjungan dari dan ke Indonesia.

“Pemerintah harus segera menanggulangi laju penyebaran Pandemi Covid-19 dan jangan hanya berfokus melakukan pemulihan ekonomi. Sebab, apabila aspek kesehatan dan laju Covid-19 tidak dapat ditekan maka akan mempengaruhi seluruh lini kehidupan, termasuk ekonomi.”, ungkap Syarief.

Ia pun mendorong Pemerintah belajar dari kesigapan dan responsif Negara tetangga serumpun Melayu yakni Malaysia. "Malaysia langsung melakukan penutupan perbatasan, melarang masuknya turis dari negara episentrum Covid-19, memperketat long term visit pass, baik pekerja maupun mahasiswa. Ini menujukkan respon kuat dari Malaysia yang belum ditunjukkan Pemerintah Indonesia.", contoh Syarief.

Syarief Hasan menilai bahwa travel warning merupakan bukti kekhawatiran negara luar untuk masuk ke Indonesia. “Harusnya, ini juga menjadi warning bagi Pemerintah untuk segera menekan laju penyebaran Covid-19 dan menurunkan resikonya sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi kembali”, ungkap Syarief.

Menurut Syarief, ia dan Fraksi Partai Demokrat telah mengingatkan masalah ini sejak lama. Bahkan, ia telah memprediksi bahwa Covid-19 akan mencapai 200 ribu kasus apabila Pemerintah tidak bergerak cepat dalam menanggulangi Pandemi Covid-19.

Jumlah kasus ini mengalahkan kasus di China yang merupakan negara awal yang menjadi pusat Covid-19 dan membuat Indonesia berada di urutan ke-9 negara dengan kasus terbanyak di benua Asia.

“Pemerintah tidak memperhatikan masukan yang kami berikan dari Partai Demokrat. Pemerintah malah fokus dalam pemulihan ekonomi nasional bahkan menyerahkan program pemulihan tersebut kepada kementerian yang tidak terkait langsung. Akibatnya, kita melihat hari ini kasus sudah mencapai 200 ribu dan menyebabkan negara lain menetapkan travel warning terhadap Pemerintah.”, ungkap Syarief.

Ia menegaskan agar Pemerintah mengikuti rekomendasi WHO yang menyebutkan bahwa positivity rate yang aman adalah di bawah 5 persen. Perlu diketahui, positive rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa. Positivity rate di Indonesia terbilang tinggi yaitu 12,2 persen.

Syarief Hasan pun mendorong Pemerintah untuk segera menekan laju penyebaran Covid-19.

“Pemerintah harus fokus menekan laju penyebaran Covid-19 dan aspek kesehatannya. Apabila masukan ini diseriusi Pemerintah maka Covid-19 dan dampaknya dapat segera diatasi. Namun, apabila tidak diseriusi maka akan semakin banyak negara yang membuat travel warning terhadap Indonesia dan hal ini merugikan Indonesia secara politik,sosial dan ekononi Indonesia. Rubah strategy selesaikan Kesehatan dulu, baru aspek ekonomi.”, tutup Syarief Hasan.

TAGS : Kinerja MPR Syarief Hasan Covid-19 Travel Warning




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :