Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar menilai manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bergaya feodalistik. Sebab, RNI tak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat.
Untuk itu, Marwan meminta, Komisi VI DPR menyurati Kementerian BUMN untuk segera membenahi manajemen PT RNI yang sudah terlalu feodalistik tersebut.
“Saya menyarankan agar menyurati Kementerian BUMN untuk membenahi, mengoreksi, mengevaluasi manajemen RNI yang bergaya feodal. Kalau perlu menyurati presiden jika tidak ada perubahan perilaku feodalistik itu,” tegas Marwan, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT RNI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9).
Awalnya, Marwan menyampaikan kekecewaan terhadap PT RNI ketika awal pendemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Meski dikasih kewenangan untuk impor oleh pemerintah, namun RNI tidak bekerja secara maksimal.
Saat itu, mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu kesulitan ketika hendak membeli alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Saya kecewa dengan RNI, karena awal Covid, begitu sulit untuk mendapatkan alat kesehatan, pelindung diri termasuk pangan. Saya beli saja susah betul, saya mau beli saja di pimpong. Padahal mereka ini diberi kewenangan oleh negara untuk impor,” kata Marwan.
Perusahaan BUMN Manajemen RNI Komisi VI DPR Marwan Jafar
