Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar
Jakarta, Jurnas.com - Pembangkit tenaga listrik di PLN harus dilakukan secara desentralisasi. Hal itu guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara massal.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9). Menurutnya, jika pembangkit listrik dilakukan secara sentralisasi, maka akan sangat berbahaya bagi keamanan nasional.
"Jadi usulan saya supaya desentralisasi di PLN. Karena kalau sentralisasi begitu mati seluruh Indonesia akan bahaya buat pengamanan kita," kata mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.
Selain itu, Marwan juga menyampaikan dukungan terkait rencana PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa. Menurutnya, hal itu sebagai dukungan PLN untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di desa.
"Saya mendukung PLN untuk menghidupkan desa dengan mengalirkan listrik. Hal ini salah satu program saya waktu di kementerian desa," katanya.
Dalam kesempatan itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyinggung terkait transparansi keuangan PLN. Ia berharap, agar PLN jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat hanya karena mengutamakan bisnis.
"Soal keuangan juga harus transparan. Bisnis oke tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Sifatnya kartelisasi harus dihentikan untuk melayani masyarakat," tegas Marwan.
KEYWORD : Desentralisasi Pembangkit Listrik PLN Komisi VI DPR Marwan Jafar
