Selasa, 01/12/2020 21:37 WIB

China Minta PBB Tak Campuri Urusan Beijing

Hong Kong memberlakukan hukum keamanan nasional pada Juli, mengkriminalisasi hasutan, pemisahan diri, dan subversi terhadap China daratan. 

Juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan Beijing akan menjadi tuan rumah lima kekuatan nuklir utama minggu depan. File Foto oleh Stephen Shaver / UPI

Beijing, Jurnas.com - China memperingatkan para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berhenti mencampuri urusannya. Itu disampakan setelah pejabat PBB menyampaikan kekhawatiran tentang penerapan undang-undang keamanan nasional yang seragam di Hong Kong.

"Beberapa orang mengabaikan fakta dan dengan jahat memfitnah situasi hak asasi manusia China ... dan secara kasar mencampuri urusan dalam negeri China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying dalam jumpa pers harian di Beijing, Jumat (4/9).

"Berhentilah mencampuri urusan Hong Kong dan China dengan cara apa pun," kata pejabat China itu.

Pernyataan itu muncul setelah pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia mengatakan dalam sebuah surat pada hari Jumat bahwa bagian dari undang-undang tersebut tampaknya mengkriminalisasi kebebasan berekspresi atau segala bentuk kritikterhadap China.

Pelapor juga mengatakan undang-undang keamanan menimbulkan risiko serius terhadap kebebasan fundamental. Mereka mengklaim hukum keamanan melanggar kewajiban hukum internasional, dan mendesak China mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Hong Kong memberlakukan hukum keamanan nasional pada Juli, mengkriminalisasi hasutan, pemisahan diri, dan subversi terhadap China daratan. Badan keamanan daratan juga secara resmi diizinkan untuk bermarkas di Hong Kong.

Kritikus hukum melihatnya sebagai pukulan bagi otonomi daerah dan kebebasan sipil. Protes singkat dilakukan di Hong Kong setelah undang-undang itu diajukan pada 22 Mei.

China mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menangani pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing menyusul protes kekerasan anti-pemerintah yang meningkat pada Juni tahun lalu.

Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara Barat lainnya telah mengkritik undang-undang tersebut dan telah bergerak untuk mengambil tindakan terhadap Beijing dan Hong Kong. China, bagaimanapun, bersikeras bahwa Hong Kong adalah urusan internal China murni.

Hong Kong diguncang protes kekerasan atas RUU lain yang akan mereformasi undang-undang ekstradisinya tahun lalu. Para perusuh merusak kota, menghancurkan properti publik dan pribadi, dan menyerang siapa pun yang dianggap pro-pemerintah. Hong Kong membatalkan RUU itu, tetapi tindak kekerasan terus berlanjut.

Pemerintah China mengatakan as dan Inggris mengipasi api kerusuhan di Hong Kong dengan mendukung para pengunjuk rasa.

Hong Kong telah diperintah di bawah model "satu negara, dua sistem" sejak kota - bekas jajahan Inggris - dikembalikan ke China pada tahun 1997. (Press TV)

TAGS : Perserikatan Bangsa-Bangsa China Hong Kong Hua Chunying




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :