Selasa, 29/09/2020 04:58 WIB

Taipan Jimmy Lai Diringkus, Pompeo: Bukti Kebebasan Hong Kong Dikebiri

Perusahaan Lai, Next Digital, yang menerbitkan Apple Daily, surat kabar yang sangat pro-demokrasi yang secara teratur membahas pemerintah Hong Kong dan para pemimpin Tiongkok.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo. (Foto: AFP)

Washington, Jurnas.com -  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan terganggu dengan laporan penangkapan Jimmy Lai, taipan media dan kritikus Partai Komunis China, di bawah pengawasan hukum keamanan nasional di Hong Kong.

"Saya sangat terganggu dengan laporan penangkapan @JimmyLaiApple di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang kejam. Bukti lebih lanjut bahwa PKT telah menghapuskan kebebasan Hong Kong dan mengikis hak-hak rakyatnya," kicau Pompeo pada Senin (10/8).

Melanjutkan penindasan kejam terhadap suara yang tidak setuju di Hong Kong sejak undang-undang keamanan nasional diberlakukan, Lai ditangkap pada Senin (10/8) atas tuduhan "kolusi dengan negara asing".

The New York Times melaporkan, perusahaan Lai, Next Digital, yang menerbitkan Apple Daily, surat kabar yang sangat pro-demokrasi yang secara teratur membahas pemerintah Hong Kong dan para pemimpin Tiongkok.

Dilansir dari Business World, Uni Eropa juga dalam sebuah pernyataan menyatakan keprihatinannya atas penangkapan yang mengatakan hal itu semakin memicu kekhawatiran bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional digunakan untuk menahan kebebasan berekspresi.

"Penangkapan Lai anggota keluarganya dan individu lainnya, serta  penggerebekan di kantor surat kabar Apple Daily, di bawah tuduhan kolusi dengan pasukan asing, semakin memicu kekhawatiran, Undang-Undang Keamanan Nasional digunakan untuk melumpuhkan kebebasan ekspresi dan media di Hong Kong," kata juru bicara Komisi Eropa urusan luar negeri, Peter Stano mengatakan. 

Pernyataan tersebut mengatakan Uni Eropa mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah elemen sentral dari Hukum Dasar dan prinsip "satu negara, dua sistem".

"Selain itu, kebebasan dan pluralisme media merupakan pilar demokrasi karena merupakan komponen esensial dari masyarakat yang terbuka dan bebas. Hak dan kebebasan yang ada dari penduduk Hong Kong harus dilindungi sepenuhnya, termasuk kebebasan berbicara, pers dan publikasi, serta kebebasan berserikat dan berkumpul," bunyi pernyataan itu.

Undang-undang itu disebut-sebut ditujukan untuk menghancurkan perbedaan pendapat di bekas jajahan Inggris yang menyaksikan protes besar-besaran pro-demokrasi tahun lalu.

Undang-undang, yang mulai berlaku pada 1 Juli, menghukum apa yang disebut Beijing sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing hingga seumur hidup di penjara.

Beberapa negara telah menangguhkan perjanjian ekstradisi mereka dengan Hong Kong setelah penerapan undang-undang keamanan yang kontroversial.

Jerman memutuskan untuk menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Menteri Luar Negeri Heiko Mass, mengatakan setelah bekas koloni Inggris itu memutuskan untuk menunda pemilihan dewan legislatif.

China sebelumnya  mengumumkan penangguhan perjanjian ekstradisi Hong Kong dengan Kanada, Australia dan Inggris setelah ketiga negara mengumumkan keputusan serupa sebagai protes terhadap undang-undang keamanan baru yang kontroversial.

TAGS : Mike Pompeo Amerika Serikat Hong Kong Jimmy Lai Penangkapan Jimmy Lai




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :