Rabu, 23/09/2020 16:47 WIB

Gerakkan Perekonomian Daerah, Hasto: Pilkada 2020 Jangan Ditunda

Para calon kepala daerah mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam diskusi daring Taruna Merah Putih

Jakarta, Jurnas.com - Pelaksanaan pilkada secara serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 dinilai sangat positif untuk menggerakkan perekonomian daerah.

"Pilkada momentum untuk mendorong belanja yang saat ini menjadi concern terkait penurunan ekonomi salah satunya dipicu penurunan konsumsi domestik," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam webinar Taruna Merah Putih (TMP) bertema" Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8/2020) malam.

Diskusi daring itu dihadiri oleh Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian. 

Kata Hasto, pilkada ini menjadi tonggak, agar para calon kepala daerah mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat.

Karena itu, lanjutnya, kepala daerah harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap agenda-agenda yang mendorong program padat karya, juga menciptakan dan mendorong belanja.

"Anggaran penyelenggaraan pilkada dari pemerintah berjumlah Rp15 Triliun. Lalu akan didorong lagi oleh kemampuan partai politik dan gotong royong para calon kepala daerah. Maka ini mampu menjadi stimulus bagaimana pilkada menghadirkan belanja nasional," papar Hasto.

Dengan demikian, imbih Hasto stimulus ekonomi inilah yang diharapkan menjadi angin harapan bagi rakyat, untuk bersama dengan calon pemimpin dapat mengatasi persoalan akibat pandemi.

Karena itu, Hasto mengingatkan, pilkada serentak 2020 harus dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan pikirannya dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi covid-19.

Ia juga menegaskan, PDIP mendukung keputusan Pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi covid-19.

"Bagi PDIP, pilkada adalah pematangan demokrasi sehingga rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya," ungkap Hasto.

Ia mengakui, menggelar pilkada di tengah pandemi covid-19 bukan perkara mudah. Namun justru karena pandemi itu pula, maka periodisasi kepemimpinan di daerah tak boleh ditunda.

"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat," tegasnya. 

Bagi Hasto, pilkada adalah ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi covid-19.

Mereka harus mampu menyajikan kepada rakyat apa saja solusi yang mereka miliki sebagai jawaban atas berbagai permasalahan rakyat akibat dampak pandemi.

"Bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda prorakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujar Hasto.

Lulusan UGM itu mengatakan, pandemi covid-19 telah menyebabkan kesulitan berkaitan dengan banyaknya pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Semua mengetahui Pemerintahan Joko Widodo terus mengambil langkah komprehensif sehingga negara hadir membantu rakyat.

Kata Hasto, pihaknya memastikan para calon kepala daerahnya agar melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19. Dalam rangka itu pula, para calon tersebut akan terlebih dulu dididik melalui sekolah partai yang akan dimulai pada 19 Agustus. Selain itu, pelatihan saksi sudah dilaksanakan partai itu sebanyak enam kali.

Semua hal itu dilakukan dalam kerangka bahwa konsolidasi demokrasi menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi. Dan PDIP akan selalu memastikan dirinya dan calonnya untuk selalu satu dengan kehendak rakyat.

"Karena itulah partai menyiapkan dengan sebaiknya agar partai bisa memenangkan hati rakyat. Dengan demikan, sebagai proses pematangan demokrasi, kami berharap mereka yang dipersiapkan PDI Perjuangan benar-benar mampu menjawab tantangan rakyat di tengah pandemi ini," tegas Hasto.

Pengamat Politik dari Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi setuju, bahwa pilkada serentak bisa memiliki dampak baik terkait pembelanjaan domestik yang meningkat.

Namun di sisi lain, kata Burhan, 63 persen responden dari survei Indikator Indonesia menunjukkan mereka masih berpikir pilkada harus ditunda.

Burhan mengatakan, pilkada masih memungkinkan dilaksanakan tahun ini, namun dengan sejumlah catatan.

Pertama, Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat.

"Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya," kata Burhan.

Kedua, perlu ada penyesuaian tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Pengalaman pemilu di sejumlah negara di masa pandemi, adaptasi proses pemungutan itu cukup lama. Termasuk pelanggaran sanksi sesuai Inpres harus ditegakkan.

Ketiga, Penyelenggara Pemilu harus memastikan semua tahapan pilkada tak menguntungkan para petahana. Sebab dengan banyaknya bantuan sosial dari Pemerintahan Jokowi, bukan tak mungkin ada calon petahana yang memanfaatkan untuk kepentingan elektoralnya.

"Bila petahana berlebihan melaksanakan eksposur bantuan ini, maka KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus bertindak lebih tegas. Harus ada levelling the playing field," pungkas Burhanuddin Muhtadi.

TAGS : Pilkada serentak 2020 perekonomian kepala daerah




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :