Logo perusahaan Huawei
Jakarta, Jurnas.com - Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa pada karyawan tertentu dari perusahaan teknologi China, Huawei, Kamis (16/07) waktu setempat.
Hal itu disampailan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dimana keputusan itu menjadi langkah terbaru oleh administrasi Trump untuk menghukum Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusianya.
"Departemen Luar Negeri akan memberlakukan pembatasan visa pada karyawan tertentu dari perusahaan teknologi China seperti Huawei yang memberikan dukungan material kepada rezim yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran secara global," kata Pompeo saat pers ketersediaan di Washington, DC, dilansir UPI, Kamis (16/07).
Pembatasan visa diberlakukan di bawah Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan yang mengizinkan Amerika Serikat untuk menolak masuk ke negara yang bukan warga negara yang menurut Sekretaris Negara akan memiliki konsekuensi kebijakan luar negeri yang berpotensi merugikan.
Dalam sebuah pernyataan, diplomat top Amerika Serikat hanya menyebut Huawei dari perusahaan yang karyawannya terpengaruh oleh tindakan tersebut, menggambarkannya sebagai perpanjangan pengawasan negara PKC yang menyensor pembangkang politik dan memungkinkan kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang dan perbudakan kontrak yang dijanjikan dari populasinya dikirim ke seluruh China.
"Karyawan Huawei tertentu memberikan dukungan material kepada rezim PKC yang melakukan pelanggaran HAM," katanya.
Raksasa telekomunikasi China semakin menjadi fokus Departemen Luar Negeri, yang telah melobi negara-negara untuk mengecualikannya dari berpartisipasi dalam pengembangan jaringan seluler generasi kelima mereka, yang lebih dikenal sebagai 5G, yang menyatakan itu menimbulkan risiko keamanan.
Pada Selasa, Pompeo mengucapkan selamat kepada Inggris karena telah memerintahkan Huawei dari jaringan 5G di negara itu atas masalah keamanan, menyatakan pihaknya telah menambahkan namanya ke daftar yang berkembang dari negara-negara yang bersih yang berjanji untuk bebas dari vendor 5G yang dipertanyakan.
"Ini bukan tentang kepentingan komersial, ini tentang melindungi informasi," katanya.
"Informasi ini yang transit di seluruh jaringan yang tidak dipercaya yang berasal dari Tiongkok ini hampir pasti akan berakhir di tangan Partai Komunis Tiongkok."
Pekan lalu, Pompeo bersumpah Amerika Serikat akan menolak akses China ke data pribadi orang Amerika dan mengatakan mereka sedang memeriksa kemungkinan pelarangan aplikasi ponsel cerdas Cina, seperti aplikasi media sosial TikTok.
Pada akhir Juni, Komisi Komunikasi Federal menunjuk Huawei dan ZTE, perusahaan komunikasi Cina lainnya, sebagai ancaman keamanan nasional.
Pompeo mengatakan pembatasan visa harus memaksa perusahaan telekomunikasi lain di seluruh dunia untuk memperhatikan.
"Jika mereka melakukan bisnis dengan Huawei, mereka melakukan bisnis dengan pelaku pelanggaran hak asasi manusia," katanya.
Pembatasan visa juga terjadi di tengah kasus pengadilan ekstradisi di Kanada di mana polisi menangkap Huawei CFO Meng Wanzhou pada tahun 2018 atas perintah Amerika Serikat atas tuduhan dia melanggar sanksi perdagangan AS terhadap Iran.
KEYWORD :Amerika Serikat Karyawan Huawei
