Hakim Tipikor Diangkat jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

Jakarta, Jurnas.com - Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Anwar ditunjuk sebagai Komisaris di anak perusahaan BUMN, PT Pertamina Patra Niaga.

Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono menyatakan, Anwar telah mengajukan pengunduran diri usai ditetapkan sebagai komisaris di anak perusahaan PT Pertamina (persero) tersebut. 

Dengan demikian, Anwar secara resmi sudah tidak lagi bertugas sebagai hakim.

"Sejak rapat pemegang saham perusahaan (RUPS) yang menetapkan sebagai Komisaris pada 12 Juni 2020. Maka sejak tanggal 12 Juni itu juga, (Anwar) telah mengajukan pengunduran diri sebagai Hakim ad hoc Tipikor," ujar Bambang dikonfirmasi, Jumat (3/7/2020).

Lebih lanjut Bambang memastikan, sejak saat itu Anwar tidak lagi menangani sejumlah perkara korupsi di PN Jakarta Pusat. Dia juga sudah menyerahkan sepenuhnya perkara yang ditangani kepada Kepala PN Jakpus.

Kini Anwar tinggal menunggu surat keputusan definitif dari MA, untuk kemudian pada akhirnya ia bisa mengurus perusahaan migas plat merah tersebut.

Berdasarkan penelusuran dari laman Pertamina Patra Niaga, Anwar berada di jajaran Komisaris bersama Basuki Trikora Putra, Muhammad Yusni dan Agus Cahyono Adi.

Selama bertugas sebagai Hakim ad hoc pada PN Jakarta Pusat, Anwar pernah menangani sejumlah kasus-kasus korupsi besar, salah satunya kasus kegagalan Pertamina dalam akuisisi Blok BMG yang menjerat mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan.

Saat mengadili kasus yang menjerat Karen Agustiawan, Anwar menyatakan dissenting opinion dan menyatakan Karen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 

KEYWORD :

Hakim Anwar Pertamina Patra Niaga Komisaris

Sempat Overdosis dan Nyaris Mati, Eminem Rayakan 16 Tahun Bebas Narkoba

Prabowo penasaran dengan Ilmunya Cak Imin

Setelah terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Cak Imin di DPP PKB

Kejagung Periksa Dua Pejabat PT Timah Terkait Korupsi

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Dissenting Opinion, MK Nyatakan Pemilu Ulang Sejumlah Daerah

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Kenaikan Suara di Pilpres 2024

Kementan Latih Petani Muda Asean Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan