Selasa, 22/09/2020 18:36 WIB

Pemerintah Pastikan Pilkada Serentak Tetap Digelar Desember 2020

Masa jabatan kepala daerah sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas

Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian di Kepulauan Anambas, Kepri

Kepri, Jurnas.com - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, pilkada serentak akan tetap dihelat pada Desember 2020, alias tak ada penundaan.

"Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat berkunjung ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2020).

Wacana penundaan Pilkada mengemuka lantara merebaknya pandemi Covid-19. Banyak yang sanksi pilkada bisa terlaksana dalam suasana wabah yang melarang adanya kerumunan massa.

Namun menurut Mendagri Tito Karnavian, Pilkada Serentak akan tetap digelar pada Desember 2020, apalagi tidak ada jaminan Covid-19 akan selesai 2021. Bahkan tidak ada satupun ahli yang bisa memastikan kapan vaksin Covid akan ditemukan dan diproduksi.

"Kalaupun ada vaksin, baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu covidnya selesai, kenapa ditunda tahun depan," tukas Tito.

Mantan Kapolri ini menuturkan, selain Indonesia, ada 60 negara di dunia yang menggelar pemilu sesuai agenda meskipun ada Covid-19. Misalnya Amerika Serikat akan menghelat pemilu pada November 2020.

"Semua on schedule, Jerman, Perancis juga melaksanakan," jelas Tito.

Ia menyampaikan bahwa Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Sebagai Mendagri, Tito sudah meminta kepada Bupati agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah, termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih segera dicairkan, agak dapat segera dilaksanakan.

Kata Toto, saat ini semua sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada. Indonesia akan menggelar Pilkada di 270 daerah.

"Masa jabatan kepala daerah sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat," tuntas Tito Karnavian.

TAGS : Pilkada 2020 Mahfud MD Tito Karnavian




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :