Badan Intelijen Negara
Jakarta - Proses rekam jejak yang ketat saat pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak terlihat alias hilang. Padahal, untuk mengetahui rekam jejak seseorang sebelum diangkat sebagai pejabat negara sangatlah penting.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, rekam jejak menjadi penting dan harus diutamakan untuk menyaring figur pejabat publik dan hal itu telah dilakukan Presiden Jokowi saat menyaring calon menterinya."KontraS melacak bahwa di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebenarnya telah menggunakan mekanisme rekam jejak ketika menyeleksi individu-individu yang layak untuk menjadi di kabinet kerjanya," kata Haris seperti dilansir Antara, Kamis (8/9).Haris mengingatkan, Presiden Jokowi bahkan sempat memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK guna mengukur latar belakang calon-calon menterinya.Baca juga :
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
"Menurut Kontras, figur kepala BIN dapat diambil dari posisi karier di Badan Intelijen Negara," tandasnya.Diketahui, setelah mendengarkan pemaparan visi dan misi Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN saat uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPR menilai layak dan patut menjadi Kepala BIN tanpa ada perdebatan.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Kepala BIN Calon Kepala BIN Budi Gunawan Presiden Jokowi DPR