Selasa, 26/05/2020 07:07 WIB

PBB Kembali Serukan Gencatan Senjata Global di Tengah Pandemi COVID-19

Pandemi adalah ujian terbesar yang dihadapi dunia sejak badan dunia itu didirikan 75 tahun lalu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, (Sekjan PBB) Antonio Guterres.(Foto: Reuters)

New York, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres  mendesak semua pihak yang dalam konflik agar melakukan gencatan senjata global untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Pernyataan itu menunjuk pada lebih dari 20.000 warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan di 10 negara tahun lalu dan jutaan lainnya dipaksa keluar dari rumah mereka.

Guterres mengatakan dalam sebuah laporan kepada DK PBB yang dirilis Kamis (21/5) bahwa pandemi adalah ujian terbesar yang dihadapi dunia sejak badan dunia itu didirikan 75 tahun lalu.

Pandemi, kata Guterres, memiliki dampak serius pada upaya untuk melindungi warga sipil, terutama di negara-negara yang terkena dampak konflik di mana sistem perawatan kesehatan yang lemah dapat kewalahan.

Ia mengatakan dukungan untuk permohonan gencatan senjata 23 Maret dari pemerintah, organisasi regional, kelompok bersenjata, masyarakat sipil dan individu di seluruh dunia telah membesarkan hati.

Meski demikian, dalam banyak contoh tantangan dalam mengimplementasikan gencatan senjata masih perlu diatasi, khususnya di daerah-daerah di mana ada konflik berkepanjangan, sering melibatkan banyak aktor bersenjata dan kepentingan kompleks di tingkat lokal, nasional dan internasional.

"Ketika dunia menghadapi tantangan monumental pandemi COVID-19, kebutuhan untuk membungkam senjata tidak bisa lebih akut," katanya.

Seruan barunya berfokus pada perlindungan warga sipil, menekankan bahwa cara paling efektif untuk melindungi mereka adalah untuk mencegah pecahnya, eskalasi, kelanjutan, dan terulangnya konflik bersenjata.

Guterres mengatakan, menurut PBB, lebih dari 20.000 warga sipil tewas tahun lalu dalam konflik di 10 negara, yakni Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Irak, Libya, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Ukraina, dan Yaman.

Ia mengatakan angka itu hampir pasti meremehkan karena tidak termasuk korban sipil di Kamerun, Chad, Kongo, Mali, Myanmar, Niger, wilayah Darfur barat Sudan dan wilayah Palestina.

Sekretaris jenderal mengatakan Afghanistan memiliki jumlah korban sipil terbanyak yang tercatat pada 2019, yaitu10.392 warga sipil terbunuh atau terluka oleh bom rakitan dan serangan lainnya, dengan wanita dan anak-anak menyumbang 42 persen dari korban.

Di Suriah, lanjut Guterres, total sedikitnya 2.404 warga sipil tewas, termasuk 466 wanita dan 688 anak-anak. Di Yaman, 3.217 warga sipil tewas atau terluka (anak-anak terhitung 25%), dan di Sudan Selatan ada 1.405 korban sipil, sementara di Somalia 1.459 tewas.

Ia juga menghiutung serangan terhadap biara-biara, sekolah-sekolah dan kamp-kamp untuk orang-orang terlantar di Myanmar, serangan udara terhadap fasilitas penahanan imigrasi di Libya yang menewaskan sedikitnya 53 migran dan pengungsi, dan serangan kelompok bersenjata di pasar, kota dan truk komersial di Nigeria yang menewaskan lebih dari 100.

Guterres mengatakan, jutaan warga sipil yang dipaksa keluar dari rumah mereka pada 2019 menambah 70,8 juta orang yang terlantar akibat konflik dan kekerasan. Sebagai contoh, katanya, hampir 1 juta orang baru saja mengungsi di Kongo, 455.553 di Afghanistan dan 200.000 di Nigeria.

Ia memperingatkan, pandemi tersebut dapat menciptakan insentif bagi beberapa pihak untuk berkonflik untuk menekan demi keuntungan, yang mengarah pada peningkatan kekerasan, sementara yang lain mungkin melihat peluang karena perhatian pemerintah dan masyarakat internasional diserap oleh krisis kesehatan. (Arab News)

TAGS : Pandemi Virus Corona Negara Konflik Gencatan Senjata




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :