Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membatalkan program pelatihan berbayar bagi penerima kartu pra kerja dan mengalihkannya untuk penguatan program jaring pengaman sosial.
Pasalnya, kata Amin, program pelatihan yang dijanjikan tak lebih hanya bisnis video tutorial yang harus dibayar negara melalui pemegang kartu pra kerja.
"Selain efektivitasnya dipertanyakan, video semacam itu (sebenarnya) bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis, sehingga proyek video seharga Rp5,6 triliun itu hanya menghambur - hamburkan uang negara di masa sulit seperti saat ini," katanya kepada Jurnas.com, Jumat (01/05/2020).
Dalam hitungan Amin, biaya untuk membuat 2.000 konten video semacam itu tak lebih dari Rp150 miliar, sehingga angka Rp 5,6 tirliun sangat fantastis.
Program ini juga mendompleng program kartu pra kerja dan hanya menjadikan penerima kartu pra kerja obyek semata, karena sesungguhnya uang itu hanya dinikmati oleh pengelola program pelatihan.
Deklarasi Tripartit: Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
“Mengapa tidak diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja sesuai tupoksinya sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk pengadaan video semacam itu,” ujar Amin.
Selanjutnya, kata Amin, dana sebesar Rp 5,6 triliun itu, jauh lebih baik jika diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga saat ini terus berjatuhan, karena dengan dana sebesar itu akan ada 2 juta orang korban PHK baru yang bisa dibantu.
Di wilayah Jabodetabek saja, lanjut legislator asal Dapil Jatim IV (Kabupatrn Lumajang dan Jember), sudah banyak korban PHK yang terpaksa menggelandang atau menjadi tuna wisma baru karena tidak sanggup membayar sewa kontrakan.
Belum lama ini, lanjut Kapoksi F-PKS di Komisi VI DPR RI, keprihatinan juga muncul dari ratusan kepala desa di Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat dan Banten.
Kini, mereka harus menghadapi protes warganya sendiri karena sedikitnya jumlah alokasi bantuan sosial dari pemerintah dibandingkan dengan jumlah warga terdampak wabah Covid-19 yang berhak mendapatkan bantuan. Sehingga hal itu berpotensi memicu konflik sosial di kalangan rakyat bawah.
“Mumpung belum terlambat, segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja. Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini,” tegas Amin.
KEYWORD :Kartu Kerja Amin
