Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi IV DPR RI, mendesak Presiden Joko Widodo agar segara membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012.
"Sudah delapan tahun RI tidak segera mewujudkan amanat UU, yaitu membentuk Badan Pangan Nasional. Corona ini jadi momentum yang tepat," ujar Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah kepada Jurnas.com, Jumat (3/4).
Saat ini, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) belum juga menemukan solusi atas berbagai persoalan yang sama setiap tahunnya, misalnya lesunya daya serap hasil panen petani.
"HPP (Harga Pokok Penjualan) yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga di pasaran. Akhinya, petani lebih memilih menjual ke pasar daripada Bulog. Masalahnya, jika harga jatuh karena ulah pasar gimana?" tanyanya.
Luluk mengatakan, selama ini Bulog tidak kompetitif karena harus beroperasi seperti perusahaan pada umumnya. Belum lagi perusahaan plat merah yang bergerak di logistik pangan itu harus luntang-lantung mencari pinjaman dengan bunga yang komersial.
"Harus nyerap, tapi jualnya susah," ujar Luluk yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI).
Lukuk menyatakan optimistis, Badan Pangan Nasional bisa menjadi solusi untuk memperbaiki karut marut-nya penanganan pangan di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya.
Pasalnya, Badan Pangan Nasional berdiri langsung di bawah koordinasi presiden sehingga keputusan-keputusan yang mendesak untuk merespons masalah pangan akan segera dapat diselesaikan.
"Badan (Badan Pangan Nasional, Red) ini setingkat kementrian lah. Kalau sekarang kebijakan masih melibatkan tujuh kaki, nyrimpetin tuh Kebijakan pangan," ujar Luluk.
KEYWORD :Komisi IV Badan Pangan Nasional Luluk Nur Hamidah
