Minggu, 29/03/2020 04:34 WIB

Cetak UMKM Milenial, Ini yang Harus Dilakukan BTN dalam Bisnis Perumahan

“Kalau mau bersinergi dengan UMKM yang untung ya BTN-nya. Kalau pelaku UMKM bisa selesaikan kreditnya, usahanya maju dan bisa di-top up karena dalam KUR itu ada sistem top up. Kemudian dia juga bisa selesaikan KPR. Jadi yang bisa punya rumah itu bukan hanya orang-orang penghasilannya tetap seperti pegawai saja, para pelaku UMKM juga bisa selama ekonominya dia mampu membayar,” ujar Rinny.

Salah satu perumahan di Jagakarsa

Jakarta, Jurnas.com - Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sebanyak 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah. Angka tersebut merupakan potensi besar seiring dengan adanya program ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) untuk generasi milenial.

Oleh sebab itu, Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki segmentasi di program perumahan perlu menyiapkan berbagai inovasi guna menciptakan hunian untuk generasi milenial sekaligus mencetak para wirausahawan muda yang berawal dari UMKM.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati Setyorinny saat berbincang dengan Jurnas.com, Senin (24/02/2020).

Menurut Rinny, sudah seharusnya BTN memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersamaan dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

“Kalau mau bersinergi dengan UMKM yang untung ya BTN-nya. Kalau pelaku UMKM bisa selesaikan kreditnya, usahanya maju dan bisa di-top up karena dalam KUR itu ada sistem top up. Kemudian dia juga bisa selesaikan KPR. Jadi yang bisa punya rumah itu bukan hanya orang-orang penghasilannya tetap seperti pegawai saja, para pelaku UMKM juga bisa selama ekonominya dia mampu membayar,” ujar Rinny.

Sebagai asosiasi yang memiliki banyak anggota, Rinny berharap program itu bisa dikembangkan oleh BTN.

Pasalnya, para anak dari pelaku UMKM yang masuk kategori sebagai generasi milenial saat ini membutuhkan tempat tinggal.

“Selama ini kan banyak yang anaknya masih ikut dengan orang tuanya. Harusnya ada kemudahan untuk UMKM dengan syarat (pengajuan rumah) itu sebagai rumah pertamanya. Jadi hanya anaknya yang maju,” ungkapnya.

Masih kata Rinny, skema hunian pun harus bisa memberi peluang agar pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya di tempat tinggalnya. Dengan begitu, para pelaku UMKM ini semakin maju dan bisa menyelesaikan kreditnya.

BTN perlu membuat kluster perumahan yang ada tempat untuk penghuninya berjualan. Usahanya apa itu kan nanti bisa didata. Nah syarat perumahan itu kan harus ada fasilitas umumnya, masjid dan perlu ditambah tempat berjualan, misalnya dibikin ‘kotak-kotak’ begitu untuk berjualan. Kemudian perumahan itu juga harus ada pengelolaan sampahnya yang bisa dikembangkan usahanya,” imbuh wanita asal Semarang tersebut.

Untuk usaha berbasis digital yang saat ini digandrungi oleh generasi milenial, di perumahan tempatnya tinggalnya, sambung Rinny, mereka juga bisa mengembangkan konsep usaha.

“Jadi UMKM itu juga bisa dijalankan secara digital, misalnya dalam satu perumahan, anak-anak muda ini yang mengoordinir penjualan dari usahanya Ibu A, Ibu B dan seterusnya, mereka yang bikin konsepnya, teknologinya dengan website atau aplikasi misalnya,” pungkas Rinny.

BTN saat ini juga sudah memiliki program KPR Gaeesss For Millenials yang dikhususkan untuk nasabah berusia 21-35 tahun dalam mencari tempat hunian. Tinggal keterpaduan dengan sektor KUR untuk menopang UMKM yang perlu dioptimalkan lagi.

Gayung bersambut kata terjawab, peran BTN dalam mengembangkan UMKM milenial itu mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI selaku mitra BUMN.

Anggota Komisi VI DPR Muhammad Toha menyatakan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk menambah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke BTN.

“Jadi Kementerian BUMN mesti berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan untuk FLPP dalam mengurangi deadlock perumahan. Nah terus BTN juga harus mencetak entrepreneur muda caranya dengan program untuk mendidik para pengusaha muda baik itu di bidang property atau lainnya dan mempermudah pinjaman,” ujar Toha kepada redaksi, Minggu (23/2).

Menurut catatannya, deadlock perumahan saat ini mencapai 12 juta unit. Kemudian kebutuhan rumah per tahun sekitar 400 ribu dan BTN baru mampu merealisasikan sekitar 100 ribu per tahun.

Anggota DPR Fraksi PKB ini berharap agar BTN juga mampu berkolaborasi dengan BUMN-BUMN lain dalam membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk mengembangkan UMKM.

“Jadi kalau dibebankan ke BTN sendiri mungkin berat, makannya saya minta untuk mereka berkolaborasi misalnya dengan BUMN di bidang konstruksi seperti PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya, PT Waskita Karya dan lainnya untuk membangun perumahan buat MBR dan UMKM,” tandasnya.

TAGS : BTN UMKM Perumahan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :