Minggu, 29/03/2020 03:40 WIB

MPR Ingin Masifkan Serap Aspirasi Masyarakat

Silaturrahmi kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan TV One.

silaturrahmi kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan TV One.

Jakarta, Jurnas.com Bertempat di Studio TV One, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 20 Februari 2020, digelar silaturrahmi kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan TV One. Hadir dalam silaturrahmi itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dan Fadel Muhammad, serta Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah. Sedang dari pihak TV One, hadir Dirut TV One Ahmad R. Whidarmana, Wapimred TV One Totok Suryanto, serta jajaran pimpinan lain di televisi itu.
 
Silaturrahmi itu digelar sebagai upaya MPR untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, partai politik, dan media massa terkait wacana melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara.
 
Syarief Hasan dalam kesempatan itu mengatakan, saat ini pimpinan MPR gencar melakukan silaturrahmi kebangsaan dengan berbagai kelompok masyarakat, media, dan perguruan tinggi. “Kami gencar melakukan silaturrahmi dan komunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia”, ujarnya. Apa yang dilakukan menurutnya terkait Rekomendasi MPR periode sebelumnya. Salah satu rekomendasi itu disebutkan melakukan amandemen terbatas terkait keinginan menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara.
 
Untuk menyerap aspirasi masyarakat, dikatakan oleh pria asal Sulawesi itu pimpinan MPR membagi tugas secara segmentasi. “Saya biasa menyerap aspirasi di kampus-kampus di seluruh Indonesia juga pemerintah provinsi”, ungkapnya. Dalam menjalankan tugas serap aspirasi, menurut Syarief Hasan, pimpinan MPR dibantu oleh Badan Pangkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Dua lembaga itu dikatakan sebagai alat kelengkapan MPR.
 
Terkait pokok-pokok haluan negara, mantan Menteri Koperasi dan UKM pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan haluan negara dicetuskan pada masa Presiden Soekarno. Pada masa Presiden Soeharto haluan negara ini dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bila dalam masa Presiden Soeharto, GBHN dituangkan lewat Ketetapan MPR maka pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhonono rencana pembangunan nasional dituangkan dalam undang-undang. “Aturan dalam undang-undang sebenarnya sudah sangat jelas dalam soal pembangunan”, ucapnya. Meski rencana pembangunan nasional sudah termuat dalam undang-undang namun dalam undang-undang itu tak ada sanksi bila kepala daerah tidak menjalankan. Di sinilah menurut Syarief Hasan masalah menjadi timbul.
 
Belajar dari pengalaman saat ini di mana pembangunan yang ada tidak berkelanjutan sebab tidak ada sanksi ketika eksekutif tidak menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan nasional, ditambah Presiden dan kepala daerah menggunakan visi dan misi sebagai arah pembangunan, membuat ada keinginan untuk memasukan pokok-pokok haluan negara dalam konstitusi sehingga dasar hukumnya kuat dan tegas. Ketika wacana ini berkembang, menurut Syarief Hasan timbul pertanyaan siapa yang akan membuat haluan negara. Tak hanya itu, bila pokok-pokok haluan negara tertuang di UUD akan menimbulkan implikasi-implilasi seperti mengubah sistem ketatanegaraan. Disebutkan bila Presiden menjalankan pokok-pokok haluan negara lewat Ketetapan MPR maka hal demikian akan membuat posisi Presiden di bawah MPR. Bila hal demikian terjadi maka MPR akan menjadi lembaga tertinggi kembali.
 
Untuk itulah MPR menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait keinginan melakukan amandemen UUD secara terbatas, baik yang sepakat atau tidak. Diungkapkan, dalam menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, MPR akan lebih banyak mendengar. “Apapun pandangan masyarakat akan dikaji dan dicatat”, katanya. “Kita betul-betul mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat”, tambahnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Fadel Muhammad menuturkan dalam melakukan serap aspirasi ke berbagai kelompok masyarakat diakui berbagai pikiran berkembang saat wacana amandemen UUD digulirkan. Berkembangnya usulan itu seperti keinginan menghidupkan kembali adanya utusan golongan. Semua pikiran yang ada menurut mantan Gubernur Gorontalo itu akan ditampung dan diolah. Semua itu dikatakan sebagai bagian dalam proses demokratisasi. “Kita pimpinan MPR ingin mengambil peran dalam proses itu”, ucapnya.

TAGS : Kinerja MPR




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :