Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said (kedua dari kiri) dan utusan dari The Intertational Committee Ted Cross (ICRC) saat bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang (tengah) di Ambon, Maluku, Senin (17/2).
Ambon, jurnas.com - Mandat Palang Merah Indonesia (PMI) sesungguhnya tidak sekedar mengurusi darah. Namun juga persoalan kemanusiaan yang lebih luas, seperti membantu korban bencana, membantu korban konflik bersenjata, rehabilitasi pasca bencana, kampanye pencegahan penyakit menular, penerangan kesiagaan bencana, dan terus membangun kerelawanan.
Sekjen PMI Sudirman Said menuturkan hal itu saat bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Senin (17/2/2020) petang di Kantor Gubernur Maluku, Ambon.
"Dengan cakupan yang demikian luas, PMI tidak mungkin bekerja sendiri. Dukungan dan kerjasama dengan Pemerintah sangat diperlukan. Sebagaimana diamanatkan UU No.1/2018, penyelenggara kegiatan kepalangmerahan adalah pemerintah dan gerakan palang merah,” terang Sudirman, yang dalam pertemuan tersebut datang bersama Ketua PMI Maluku John C Ruhulessin, Kepala Delegasi ICRC (The International Committee of Red Cross) Alexandre Faite, dan Kepala Operasional ICRC Asia Pasific Georgious Frantzis.
Ekonomi Optimal Butuh 14 Persen Pengusaha Muda
Sudirman menyampaikan, UU itu mengatur secara berjenjang peran Pemerintah dalam pembinaan organisasi PMI. Presiden adalah pelindung PMI Pusat, Gubernur pelindung PMI Provinsi, Bupati/Walikota adalah pelindung PMI Kabupaten/Kota. “Regulasi kepalangmerahan dan kondisi di lapangan mengharuskan kerjasama yang erat antara movement (gerakan) dengan pemerintah, “ tutur Sudirman.
Dalam kesempatan pertemuan itu, Sudirman menyampaikan aspirasi PMI Maluku mengenai kebutuhan akan kantor yang layak untuk melaksanakan aktivitas kemanusiaan. Karena menurut John Ruhulessin hingga saat ini kantor PMI Maluku masih menumpang di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
"Bagaimana kami bisa melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan maksimal jika kantor saja kami masih menumpang. Padahal di Maluku saat ini banyak persoalan kemanusiaan, terutama penanganan paska bencana," terang John.
Sudirman berharap, pihak Pemprov Maluku dapat menyediakan lahan untuk markas PMI Maluku. "Kalau lahannya sudah tersedia, akan lebih mudah mencari dukungan untuk pembangunannya,” urai Sudirman.
Menanggapi hal itu Kasrul menyatakan akan menyampaikan kepada gubernur aspirasi dari PMI. Namun ia menyatakan Pemprov Maluku akan mendukung aksi-aksi kemanusiaan yang dilaksanakan PMI.
"Menurut kami ini menarik bahwa PMI saat ini masuk dalam wilayah kemanusiaan, tidak sekedar mengurusi darah. Kami akan bicarakan juga hal ini dengan kabupaten/kota agar mendukung aktivitas PMI," terang dia.
Pada kesempatan itu Kasrul menyoroti tentang latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ini bagian dari tugas PMI yang harus ditingkatkan mengingat Maluku khususnya, dan Indonesia umumnya merupakan daerah rawan bencana.
Proyek Nilai-Nilai Kemanusiaan
Sementara itu delegasi ICRC melaporkan pelaksanaan seminar dan rapat kerja informal yang mensosialisasikan rumusan nilai-nilai kemanusiaan di Ambon, 17-18 Februari 2020 di Ambon.
Sekda merasa senang karena Ambon dijadikan kota pertama penyelenggaraan seri diskusi yang diprakarsai oleh ICRC itu. Dia berharap ICRC menaruh perhatian lebih kepada Maluku karena banyaknya persoalan kemanusiaan yang dihadapi Maluku.
KEYWORD :PMI kemanisiaan pemerintaj
