Kamis, 20/02/2020 02:48 WIB

KPK Tidak Punya Legal Standing Ajukan PK

Sesuai putusan MK nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya

Syafruddin Arsyad Temenggung

Jakarta, Jurnas.com - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung hadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua ahli itu yakni ahli Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. Dalam kesaksiannya, keduanya menegaskan jika Jaksa KPK tidak punya legal standing untuk mengajukan PK.

"Sesuai putusan MK nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya," kata Hamdan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jum`at (14/2/2020).

Hamdan menguraikan, dalam putusan MK Nomor: 133/PUU-XIV/2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga sudah jelas dalam putusan itu bahwa subjek yang berwenang mengajukan PK bukanlah jaksa KPK.

"Maka MK menegaskan bahwa pasal itu konstitusional. Manakala pasal dimaknai lain dari yang secara eksplisit dicantumkan di pasal 263 itu inkonstitutional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," tutur Hamdan.

Dia menegaskan putusan MK itu sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan keada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

"(SEMA,-red) Ini sejalan dengan putusan MK. Artinya ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu pada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA," kata dia.

Sementara itu, Chairul Huda menilai putusan MK tentang Pasal 263 ayat 1 KUHAP sudah tepat. Menurut dia, putusan itu menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.

"Menegaskan norma Pasal 263 ayat 1 KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain," kata dia.

Dia mengungkapkan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan penegak hukum adalah kasasi demi kepentingan hukum. Sementara PK di desain untuk terpidana mengoreksi putusan kasasi.

"Lembaga PK di desain untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Tidak di desain untuk kepentingan jaksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Permohonan itu dibacakan JPU Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan susunan majelis
Hakim Rosmina sebagai ketua didampingi hakim anggota Saifudin Zuhri dan Jult Mandapot Lumban Gaol.

Dalam permohonannya, JPU Haeruddin menjelaskan bahwa PK diajukan untuk mengoreksi putusan yang keliru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

"Sehingga tidak ada pihak yang kepentingannya dirugikan, baik kepentingan terpidana maupun kepentingan korban tindak pidana yang diwakili negara," kata JPU Haerudin, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam putusan kasasinya, MA memutuskan Syafruddin Arsyad Temenggung tidak melakukan tindak pidana pada 9 Juli 2019, sehingga harus dibebaskan. Putusan itu diketuk oleh Salman Luthan selaku hakim ketua dan Syamsul Rakan Chaniago serta M Askin sebagai hakim anggota.

TAGS : Syafrudin Tumenggung KPK Peninjauan Kembali




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :